Siantar, hetanews.com - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Siantar, bersama Dinas Kesehatan dan RSUD Dr Djasamen Saragih berlangsung “panas”.

Hal itu terjadi, saat membahas TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) tenaga kesehatan yang menangani soal Covid-19.

Bahkan, seorang anggota dewan tampak keluar dari ruangan, Jumat (18/9/2020), lalu.

Saat rapat yang dipimpin Baren Alijoyo Purba, di ruang gabungan fraksi DPRD Siantar itu, mulai dibuka dan pihak Dinas Kesehatan membacakan soal dana untuk Rancangan Perubahan (P) APBD Siantar 2020, beberapa anggota dewan sudah melakukan interupsi, agar jangan hanya membaca penambahan dana dan pengurangannya saja. Tetapi harus dijelaskan juga, mengapa terjadi pengurangan dan penambahan.

“Interupsi pimpinan rapat, kita minta jangan hanya dibaca. Tetapi harus dijelaskan, mengapa dana berkurang dan bertambah. Kalau hanya membaca, sama saja seperti anak SD belajar membaca,” ujar anggota Komisi I, Boy Iskandar Warongan dengan suara yang agak meninggi.

Menyikapi hal itu, seorang pegawai Dinas Kesehatan, berusaha menerangkan, mengapa ada penambahan dana Rp 5 miliar lebih dan terjadi pengurangan sekitar Rp 5,6 miliar. Namun, karena tetap tidak dirinci secara jelas dan soal pengurangan dikatakan karena adanya pengurangan kegiatan akibat Covid-19, RDP tersebut terkesan monoton.

Selanjutnya, beberapa anggota Komisi I mulai mengingatkan kembali, agar Baren Alijoyo Purba lebih arif dan bijaksana memimpin rapat. Jangan terlalu melebar, sehingga tidak fokus untuk membahas anggaran.

“Interupsi ketua. Ketua kita minta lebih arif dan bijaksana mengarahkan rapat ini supaya efektif. Dan, ketua kita minta jangan terlalu melebar memberi pendapat, beri kesempatan kepada yang lain,” ujar anggota dewan, Tongam Pangaribuan.

Selanjutnya, saat dilakukan pembahasan soal TPP, suasana RDP semakin hangat. Apalagi, Ilhamsyah Sinaga mengatakan, bahwa Komisi I DPRD Siantar sudah menerima surat dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Siantar, bahwa dana untuk tenaga kesehatan yang berada di lapangan sangat kecil atau sekitar Rp 450 ribu per bulan.

“Kita prihatin dengan jumlah TPP kepada para dokter, perawat, apoteker, maupun tenaga kesehatan yang berada di lapangan untuk menangani masalah Covid-19 di Siantar yang sepertinya semakin tak terkendali. Kita minta supaya besaran TPP itu ditambah,” ujar Ilhamsyah.

Namun, karena apa yang disampaikan soal TPP itu malah melebar kepada TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya, di lingkungan Pemko Siantar, pembahasan jadi liar. Bahkan, pimpinan rapat terkesan mengalihkan pembahasan. Dan mengatakan, bahwa soal TPP itu diserahkan saja kepada Badan Anggaran.

“Kita prihatin dengan para tenaga medis yang menghadapi soal Covod-19 itu, apalagi sudah banyak tenaga medis di Puskesmas yang terpapar Covid-19. Coba saya tanya, sudah berapa yang terpapar Covid di Kota Siantar?,”tegas Ilhamsyah.

Dan saat itu, Kadis Kesehatan, Ronald Saragih mengatakan, sebanyak 253 orang dan tidak menjelaskan lebih merinci.

“Bagaimana perhatian Pemko terhadap itu? Kalau mereka tidak sehat, apa ada yang mau menggantikan mereka. Untuk itu, kita minta supaya TPP tenaga kesehatan ditambah. Bagaimana kalau mereka unjuk rasa, seperti beberapa waktu lalu?,” ujar Ilhamsyah sembari bertanya.

Suasana semakin “liar” manakala pimpinan rapat mengatakan, kalau ada unjuk rasa, dia siap menghadapinya. Kemudian mengatakan kalau soal besaran anggaran itu tidak perlu dibahas panjang dan diserahkan saja kepada badan anggaran.

Karena Ilhamsyah merasa dibatasi mengeluarkan pendapat, akhirnya berdiri dari kursi.

“Kalau begitu, lebih baik saya keluar,”ujarnya sambil berdiri dan melangkah keluar dari ruangan.

Menyikapi hal itu, suasana RDP sempat hening sejenak. Kemudian Boy Iskandar Warongan, kembali mengeluarkan pendapat. “Saya meminta supaya pimpin rapat harus lebih arif an bijaksana memimpin RDP ini, lihat saja, sampai ada yang walk out,” ujar Boy Iskandar.

Saya sudah katakana, soal TPP itu sudah aman. Sekarang kita membahas P-APBD. Disini, saya tidak ada kepentingan, ujar Baren Alijoyo dengan suara yang tak kalah ”tinggi”.

Meskipun Ilhamsyah keluar dari ruangan, RDP tetap dilaksanakan. Tetapi suasananya tetap seperti tidak terarah. Kemudian, menjelang setengah jam, RDP akhirnya selesai.

Usai RDP, dr Harlen Saragih, sebagai Wakil Direktur RSUD Djasamen Saragih mengatakan, soal TPP untuk tenaga kesehatan memang tergolong kecil. Namun, pihaknya sudah mengajukan kepada panitia anggaran Pemko Siantar. Hanya saja, tidak ada penambahan, katanya.

“Ya, kita sudah mengajukan supaya dilakukan penambahan. Tapi, hasilnya tidak direalisasi juga,” ujar Harlen Saragih.

Sementara, Tongam Pangaribuan mengatakan, bahwa dana TPP tenaga kesehatan itu masih tergolong kecil. Namun, bisa saja diperjuangkan pada Rancangan APBD Siatar 2021.

“TPP itu masih kecil dan kita akan perjuangkan, supaya ditambah pada APBD 2021. Hanya saja, kita minta kinerja di RSUD lebih diitingkatkan, supaya bisa menambah pendapatan asli daerah,” ujarnya.