HETANEWS.COM

Ombudsman Minta APH Selidiki Dugaan Penyelewengan Anggaran Bansos yang  Tertunggak di Siantar

Ketua Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar.

Siantar, hetanews.com – Ombudsman Provinsi Sumatera Utara (Sumut), meminta  Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera melakukan penyelidikan, kenapa bantuan sosial (Bansos) bisa tertunggak.

Dan apabila ada dugaan penyelewengan, agar segera diproses, serta dipublikasikan agar semua masyarakat mengetahuinya.

Dikatakan Ketua Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar, bahwa Pemerintah sedang berjuang keras melawan Covid-19, baik itu dari bidang kesehatan, ekonomi, dan juga bantuan sosial. Dan ini semua dibuktikan dengan refocusing anggaran, katanya.

“Pemerintah daerah kita ingatkan, jangan bermain-main dengan anggaran bantuan sosial, dalam rangka menghadapi pandemi yang sekarang. Kalau memang sudah direlokasikan, digunakanlah sebetul-betulnya, sehingga bantuan itu sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Dia mengingatkan pemerintah daerah kususnya Pemko Siantar agar jangan bermain-main. Karena ini adalah permasalahan krusial, karena masyarakat sangat membutuhkan bantuan.

Baca juga: Terkait Macetnya Bansos, Walikota: Tanya Kadis Langsung

Baca juga: 3 Bulan Bansos Tidak Cair, DPRD Siantar Akan Bentuk Pansus Covid-19

“Dengan situasi krusial seperti ini, tensi masyarakat itu sangat tinggi. Jadi saya pikir, jangan ada yang berusaha melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berpotensi menimbulkan masyarakat itu tidak empatik lagi kepada pemerintah. Jangan sampai ketidak empatikan masyarakat kepada pemerintah,  menimbulkan masalah sosial yang berakibat keributan,” ujarnya.

Kita juga minta APH jangan menjadikan kondisi kedaruratan sekarang ini, justru mentolerir penyimpangan-penyimpangan yang terkait bantuan sosial. Justru yang kita minta dengan situasi kedaruratan, agar aparat hukum ini semakin tegas menegakkan, karena ini maslah kepada rakyat, ujarnya.

"Salah satu contohnya, ketika ada seseorang di sana lapar dan membutuhkan bantuan akan tetapi bantuan itu diselewengkan, saya kira ini adalah salah satu tindakan yang tidak manusiawi,"katanya lagi.

Dengan terlambatnya bantuan kepada masyarakat seperti di Siantar dan ada kaitannya dengan dugaan penyalahgunaan atau penyimpangan anggaran, itu jangan sampai dibenarkan, tegasnya.

Dia juga meminta kepada para pelaku pendistribusian anggaran,  melakukan pekerjaannya dengan baik dan kepada pihak APH kalau ada tindakan penyelewengan agar segera dilakukan penindakan dan ditangkap orangnya.

"Kita masyarakat inikan sedang menunggu action dari para APH, tentang penindakan kepada para penyelewengan anggaran dana Covid-19. Karena sampai saat ini, kita belum pernah sama sekali mendengarkan, kalau ada APH yang mempublikasikan proses pelaku atau tersangka yang melakukan penyelewengan dana Covid-19. Dan kalau memang tidak dipublikasikan, itu adalah hal yang tidak benar," ujarnya.

Padahal, informasi dari pada pemerintah pusat, kalau Sumatera Utara itu adalah salah satu provinsi yang paling banyak penyelewengan anggaran bantuan Covid-19 tersebut, ujarnya.

Penulis: leonardo. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan