HETANEWS.COM

Penetapan Pengadilan Dirasa Belum Cukup, KPU Harus Kejar Instansi Asal Ijazah

Foto: Dr Sarbuddin Panjaitan, akademisi hukum

Simalungun, hetanews.com - Pilkada simalungun memasuki masa puncak. Tahapan saat ini sudah sampai pada seleksi administrasi para calon Kepala daerah. Penyelenggara pemilihan Kepala Daerah harus selektif verifikasi khususnya ijazah, dimana banyak masalah ijazah, baik itu identitas tidak sesuai antara admminsitrasi yang satu dengan yang lain.

Hal itu disampaikan oleh Akademisi Hukum, Dr Sarbudin Panjaitan, SH MH, Kamis (17/9/2020).

"Bila ditemukan perbedaaan yang signifikan di dalam ijazah, tidak cukup hanya dengan berdasarkan penetapan pengadilan, tetapi juga harus ada surat pernyataan dari sekolah ataupun dari perguruan tinggi yang mengeluarkannya," ujar Sarbuddin.

Masih kata Sarbuddin,  Pada umumnya salah satu kampanye para calon adalah masalah pendidikan.

KPU Kabupaten Simalungun harus objektif melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap ijazah yang berlainan nama atau identitas dari perguruan tinggi yang mengeluarkan atau menerbitkan, karena ada perbedaan dengan identitas dan ijazah-ijazah lainnya.

"Siapa pun calon yang bersangkutan harus tetap diusut tuntas," pungkasnya.

Penulis: juindra. Editor: edo.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!