HETANEWS.COM

Ahok Minta Kementerian BUMN Dibubarkan, Ini Jawaban Jubir Erick Thohir

Basuki Tjahaja Purnama

Jakarta, hetanews.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menilai semestinya Kementerian BUMN dibubarkan. Pernyataan itu lantas menuai reaksi banyak pihak, dan malah berujung desakan agar Ahok dicopot dari Pertamina.

Pendapat Ahok itu beredar dalam video berdurasi enam menit yang diunggah akun POIN di kanal YouTube. Ahok menyarankan, Kementerian BUMN sebaiknya diganti superholding seperti Temasek di Singapura.

Menanggapi pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menilai bahwa wacana sudah merupakan barang lama.

Arya mengatakan, langkah tersebut terlalu terburu-buru. Alih-alih membentuk superholding, langkah yang lebih tepat saat ini adalah membuat sinergi antar-BUMN bisa selaras lebih dulu.

Sehingga Kementerian BUMN lebih memilih untuk mengelompokkan BUMN yang ada berdasarkan klaster, ataupun pembentukan subholding BUMN.

"Mengenai superholding, ini kan ide lama sekali, periode sebelumnya pun sudah ada ide ini. Kita di Kementerian melihat bahwa saat ini yang sangat penting ialah bagaimana memastikan antar-BUMN itu bisa saling inline, artinya supply chain yang ada itu inline," jelas Arya menanggapi pernyataan tersebut, Rabu (16/9).

"Jadi kita uji semua, jangan buru-buru mau superholding. Itu ide besar memang, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif enggak, sekarang ini kan masih sendiri-sendiri nih," sambungnya.

Atas dasar itu, dia berpendapat bahwa wacana pembentukan superholding masih jauh panggang dari api. Alasan itu juga yang membuat Menteri BUMN Erick Thohir membatalkan rencana pembentukan superholding akhir tahun lalu.

"Jadi itu mimpi besar kita ada superholding tapi kita pastikan dulu semua jalan dulu. Pak Erick ingin memastikan semua jalan dulu end to end supply chain antar BUMN-BUMN itu," pungkas Arya.

Wacana pembentukan superholding ini sebetulnya memang wacana lama. Menteri BUMN sebelumnya, Rini Soemarno, sudah pernah melontarkan rencana tersebut.

Langkah itu sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi dalam debat final Pilpres 2019 yang menyinggung isu pembentukan superholding. Rini mengamini dengan memberikan rujukan bahwa superholding yang dimaksud sama dengan yang ada di Singapura dan Malaysia.

"Ya Kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada superholding. Iya nantinya menjadi kaya Temasek (Singapura), kaya Khazanah (Malaysia),” ungkap Rini di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 15 April 2019.

Sayangnya, beberapa bulan setelah Erick Thohir menjabat, ia mengumumkan Kementerian BUMN menghapus rencana pembentukan superholding ini.

"Jadi nanti saya rasa urusan superholding kita ubah konsepnya jadi subholding yang fokus pada masing-masing kegiatan unit usaha," ujar Erick dalam rapat bersama Komisi VI DPR pada 2 Desember 2019.

sumber: kumparan.com

Editor: sella.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!