Siantar, hetanews.com - Menyangkut pengelolaan parkir yang juga diajukan Deny Siahaan sebagai Ketua Komisi III agar diserahkan kepada pihak ketiga memang perlu untuk meminimalisir permasalahan di lapangan dan mengantisipasi terjadinya kebocoran.Artinya, sektor perparkiran tidak lagi dikelola Dinas Perubungan.

Menanggapi hal itu Kadishub, Esron Sinaga, kalau diserahkan kepada pihak ketiga, pendapatannya harus realistis karena jika tidak bisa menimbulkan masalah kedepannya.

Sementara, belum tercapainya target PAD sampai Agustus 2020 dikatakan karena pengaruh Covid-19. Dimana kendaraan yang parkir jauh berkurang.

Baca juga: Disihub siantar dituding manipulasi data, begini faktanya

Menanggapi soal target PAD perparkiran yang harus realistis itu, malah dikonfrontir Sekretaris Komisi III, Daud Simanjuntak. Bagaimana bisa diketahui target yang realistis kalau tidak dilakukan survey. 

“Untuk mengetahui target yang realistis, jelas harus dilakukan survey oleh lembaga yang kredibile dan biayanya memang mahal. Tetapi, hasilnya tentu bisa diketahui dengan jelas. Sehingga, target PAD yang selama ini tidak pernah tercapai bisa dicapai,” ujar Daud.

Terkait dengan survey itu Esron Sinaga malah seperti berdalih lagi dan mengatakan kalau dilakukan survey tahun 2020, waktunya sudah mepet. Untuk itu, akan diupayakan tahun 2021.

Hal yang menjadi tandatanya lagi, seperti yang dipertanyakan anggota Komisi III, Nurlela Sikumbang. dalam P-APBD Siantar 2020 ada anggaran untuk optimalisasi pengaturan lalu lintas seperti pemasangan rambu-rambu. Sementara, dalam APBD induk itu tidak ada dicantumkan, apakah itu tidak menyalahi? 

 “Kalau ada angka yang tidak ditampung dalam APBD induk dan malah muncul pada P- APBD, ini jelas dipertanyakan. Jangan nanti jadi temuan,” ujar Nurlela Sikumbang dan Esron Sinaga mengatakan itu tidak jadi masalah.