Siantar, hetanews.com – Kabar terkait keluhan keluarga seorang pasien kecelakaan asal Dolok Sanggul yang dirawat di Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar dengan memakai fasilitas kartu BPJS kembali menjadi sorotan.

Pihak Keluarga D Manullang diketahui sudah membayar tunggakan premi dihari ketiga rawat inap via kantor pos. Namun karena dihari keempat baru diserahkan printout pembayaran ke RS Vita Insani, BPJS tidak dapat mengklaim fasilitas tersebut.

Untuk itu awak media hetanews mencoba meminta keterangan dari pihak BPJS Kesehatan Pematangsiantar terkait penolakan klaim kepesertaan BPJS tersebut pada Selasa (01/09/2020) siang tadi.

“Jadi begini ceritanya bang,” Kata Petugas Pemberi Informasi Dan Penanganan Pengaduan (PPIP) BPJS Kesehatan, Mira, yang didampingi oleh Humas BPJS Kesehatan Arnold Simatupang dan Kabid ESDM Umum dan Komunikasi Publik Ilham Lailatul Qodr ketika di temui dikantor BPJS Kesehatan Kota Siantar Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota SIantar, Selasa, (1/9/2020)

“Ditanggal 24 agustus 2020 pasien masuk, rumah sakit sudah menjelaskan apa saja syarat-syarat untuk kasus kecelakaan tunggal  dan semua sudah dipenuhi. Ternyata pada saat dicek di Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan di cek di aplikasi rumah sakit ternyata pasien menunggak BPJS,” kata Mira.

Ditambahkannya, pada tanggal 25 agustus 2020 sudah dibayarkan tunggakannya, setelah dilakukan pembayaran ternyata diketahui kalau pasien masih ada tunggakan denda pelayanan rawat inap. Denda tersebut dientry lagi sama pihak rumah sakit kemudian diberikan formulir entry dendanya dan diarahkan untuk menyelesaikan tunggakan dendanya ditanggal 25 agustus 2020 hari yang sama.

Ketika disinggung pembayaran telah dilakukan keluarga pasien di tanggal 26 agustus 2020, Mira membenarkan perihal pembayaran itu, karena masa kerjanya adalah tanggal 24-26 agustus 2020 dan dia lupa berapa jumlahnya yang dibayarkan tetapi jam pembayaran di kantor pos itu jam 11.27 wib.

Dijelaskannya, pihak keluarga pasien, perawat RS Vita Insani dan pihak keluarga sudah sudah melakukan pertemuan disini (kantor BPJS Kesehatan-red) dan tidak menemukan titik temu.

Pembatalan dilakukan karena pihak keluarga menunjukkan bukti bayar denda pembayaran dari kantor pos di tanggal 27 agustus kepada pihak rumahsakit, padahal sebelumnya perawat ruangan sudah mengingatkan agar melapor di tanggal 26 malam.

Di tanggal 28 agustus, pihak keluarga datang, oleh inisiatif bersama dilakukanlah pertemuan antara keluarga pasien,  pihak rumah sakit dan kabid pelayanan BPJS Kesehatan.

Dari pengakuan keluarga pasien mereka merasa tidak ada diingatkan perawat untuk menunjukkan bukti pembayaran denda, sementara itu dari pihak perawat mengatakan sebaliknya.

Kedua belah pihak bersikeras dengan pendapat masing-masing. Masalah tersebut tidak pernah selesai karena terjadi perdebatan antara perawat dengan keluarga pasien.

“Saya juga sudah konfirmasi kepada kabid pelayanan kita, ibu Candra, kalau sudah di hari ketiga tidak juga dilengkapi administrasi tidak bisa lagi, karena SEP kita secara online,” tegasnya sembari mengatakan kalau keluarga pasien sudah melengkapi surat dari laporan polisi, jasa raharja sudah selesai dan iuran sudah selesai dan dendanya tidak di tunjukkan di hari ketiga dan ditunjukkannya di tanggal 27 agustus di hari keempat.

“Kalau sistemnya sudah online seperti itu, apakah saat kita membayar tidak online juga di BPJS?,” tanya awak media hetanews.

“Aplikasinya ‘kan di rumah sakit untuk pembuatan SEP,” katanya.

“Jadi ketika ada masyarakat menunggak BPJS dan dia sedang proses rawat inap apakah dia tetap melampirkan bukti fisik ke rumah sakit dan dilaporkan ke BPJS?” cecar  hetanews kembali.

“Iya benar,” kata Mira sembari menjelaskan bahwa di rumah sakit ada petugas bagian pengelolaan SEP  yang memang ditugaskan untuk melakukan proses SEP.

Setelah tanggal 25 itu, kuitansi pembayaran yang ditunjukkan keluarga pasien ke pihak rumah sakit ternyata tidak bisa di approve dan ada notice (pemberitahuan-red) bahwa peserta belum membayar pengurusan denda administrasi BPJS.

Denda tersebut 2,5% dikali biaya di rumah sakit dan dikali berapa bulan biaya tertunggak,totalnya berkisar satu juta lebih, ujar Mira.

“Apakah pasien harus wajib update atau si petugas rumah sakitnya yang harus aktif?, tanya hetanews.

Sebanarnya, kata Mira, itu kewajiban keduanya belah pihak, itulah awal polemic mereka dimana perawat mengatakan sudah mengingatkan sedangkan pihak keluarga mengatakan tidak.

“Ketika peserta sudah bayar di jam 11, bukannya di sistem rumah sakit itu langsung sync online (tersambung otomatis-red)?,” tanya hetanews.

Menurut Mira, kalau peserta itu melapor (setelah pembayaran) pasti sudah terbaca sistem, hanya saja keluarga pasien tidak segera melapor ke petugas rumah sakit. Mungkin karena satu dan lain hal.

“Artinya tidak ada gunanya dong sistem online kalau pasien tetap harus datang melampirkan bukti fisik pembayaran? ” Kejar wartawan hetanews.

 “Di rumah sakit itu banyak pasien, tidak mungkin satu per satu dicek petugas rumah sakit itu, ketika keluarga pasien melapor bahwasanya sudah ada bukti pembayaran dan dendanya, baru pihak rumah sakit bisa memprosesnya,’’ ujar Mira.

“Apa yang mau diinput sama rumah sakit kalau bukti pelunasan ‘gak dikasi pasien?” tambah Mira.

Kejadian seperti ini merupakan pertama kali di kota Siantar, dimana pasien dan keluarga terlambat melampirkan bukti pembayaran tunggakan BPJS Kesehatannya untuk proses klaim.

Humas BPJS Kesehatan, Arnold Simatupang, yang pada saat itu turut hadir mendampingi menambahkan jika BPJS Kesehatan telah lama bermitra dengan semua rumah sakit dan selalu menekankan soal disiplin ini (bukti dokumen untuk klaim asuransi BPJS).

“Ya sejak dulu sudah. Bahkan di pertemuan kemarin juga ada pengakuan petugas rumah sakit bahwa itu sudah diingatkan,” ujar Arnold sembari menutup pembicaraan.