Medan, hetanews.com - Dua orang Youtuber Kota Medan bernama Joniar Nainggolan atau yang lebih dikenal Joniar News Pekan dan Beni Edward Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka kasus  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sebelum ditangkap polisi, dua minggu lalu, Joniar News Pekan bersama Beni Edward dalam chanel Youtube melaporkan seorang pria Wahidin Lubis  yang diduga wartawan atas karena telah melakukan penghinaan terhadap dirinya.

Dalam chanel video Youtubenya, Joniar sempat terlibat cekcok mulut dengan Wahidin Lubis, saat Satlantas Polrestabes Medan melakukan razia di seputara Pasar Sukaramai. 

Selain Wahidin Lubis, Joniar juga sempat melaporkan oknum satlantas Polrestabes Medan atas nama Brigadir Edi Rinto ke Propam Polrestabes Medan.  Brigadir Edi di laporkan Joniar atas kasus pengenaan dan penganiayaan ditempat umum.

Akibat laporan Brigadir Edi Rianto sempat menjalankan sidang kode etik dan dari anggaran video Joniar, Brigadir Edi dimutasi ke Samosir

Menanggapi penangkapan dua youtuber itu, ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Medan Liston Damanik mengatakan produk video yang dua Youtuber lakukan itu bukan produk jurnalistik, meski salah satu chanel Youtubenya menggunakan kata News.

"Aku enggak mengikuti youtuber Benny Edward dan news pekan, tapi memang sekarang ini banyak youtuber yang menjalankan kerja-kerja jurnalistik. Tentunya tidak semua orang yang membuat karya jurnalistik bisa disebut jurnalis," ucapnya

Karena jurnalis sebutnya, menurut UU Pers adalah orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik secara berkala dan tentunya mematuhi kaidah-kaidah jurnalistik termasuk kode etik.

Saat ditanya, mengenai kata News yang dipakai chanel tersebut, Liston kembali mempertegas bukan karya jurnalistik

"Pedomannya UU Pers itu aja, bung," ucapnya. 

Ketika disinggung, pasal UU ITE yang dipasalkan kepada dua orang Youtuber itu, Liston mengatakan, ia belum melihat dan mengkaji konten yg dipermasalahakan. Tapi, AJI sejak lama menilai UU ITE bermasalah karena memuat pasal-pasal karet, yaitu   pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2.

"Lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya karena bisa membungkam kebebasan berekspresi dan melemahkan demokrasi di Indonesia," ucapnya