HETANEWS.COM

Rebranding Toba, Harianto Sinaga: Pemkab Jangan Cuma Setor Nama

Simalungun, hetanews.com -  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melakukan Rebranding Toba di Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, dimana tujuan utamanya Rebranding Toba untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan lokal.

Sayangnya, Harianto Sinaga selaku tetua kampung sedikit terusik dengan adanya penetapan nama pelabuhan secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, dimana penamaan tersebut tanpa musyawarah dengan para tokoh kampung di Parapat.

Seharusnya  Bupati Simalungun lebih mengedepankan azas musyawarah untuk mencapai mufakat agar seluruh masyarakat simalungun merasa terwakili. Seyogyanya program rebranding toba ini adalah milik seluruh masyarakat Kab.Simalungun bukan milik sekelompok elit apalagi milik Bupati Simalungun seorang.

Tak hanya soal penamaan, Harianto menganggap pemkab Simalungun hanya mengandalkan sumber dana APBN tanpa turut membantu dengan dana APBD, padahal sudah seenaknya mengirimkan nama pelabuhan ke Kementerian PUPR.

Baca juga: Bupati ingin nama ini jadi penamaan pelabuhan parapat

“Harusnya pemkab membantu Pemerintah Pusat dalam rebranding toba ini, seperti halnya dalam pengurusan Amdal, jangan berkutat hanya dalam pemberian Nama Pelabuhan saja tanpa partisipasi dana,” katanya.

Dijelaskannya, anggaran Rebranding Parapat itu bersumber dari APBN, sehingga perlu didukung anggaran dari kabupaten berupa penyusunan amdal-nya, dalam hal ini amdal meliputi pendataan para pedagang (pelaku UMKM) yang terdampak dari pembangunan tersebut, perlu didata dan diberikan dampak sosial, sehingga nantinya tidak ada penolakan dari warga.

Berdasarkan informasi yang di dapat Harianto Sinaga, anggaran dampak sosial rebranding toba tidak ditampung di ABPN, maka untuk itulah kepada Pemkab Simalungun supaya mendukung dan menyusun Anggaran Dampak Sosial di APBD atau bersama sama dengan DPRD untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya menganggarkan Anggaran Dampak Sosial (Kerohiman) kepada Pelaku UMKM yang Terdampak sesuai dengan Perpres 62 Tahun 2018.

Penulis: juindra. Editor: edo.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan