Siantar, hetanews.com - Sejumlah laporan LSM Macan Habonaron, terkait pekerjaan, di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Pematangsiantar dan juga Dinas PU, belum ditanggapi Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, meski sudah hampir 6 bulan.

Sehingga Jansen Napitulu dari Macan Habonaron menyatakan, jika dugaan 2,5 persen yang dipatok Kajari untuk setiap proyek mungkin saja benar.

"Berarti benar, sehingga laporan pengaduan kita tidak ditanggapi. Karena beberapa Kadis, diduga melakukan lobi-lobi dengan datang ke Kejaksaan menemui Kajari, melalui salah seorang Kasi,"kata Jansen, kepada wartawan Senin (18/8/2020).

Sesuai pantauan Hetanews, terlihat Kadis Perkim, Kurnia Lismawatie, bersama PPK, Tulus Pandiangan, mendatangi kantor Kejari, pada Kamis (13/8/2020) lalu, setelah adanya laporan pengaduan LSM.

Kajari Siantar, HR Batubara yang dikonfirmasi melalui pesan WA, siang itu, menjelaskan, jika Kadis Perkim, datang bersama staf untuk konsultasi hukum ke bidang Datun.

Baca juga: Lapdu Tidak Digubris, Macan Habonaran Duga Kejari Siantar Patok 2,5 Persen Setiap Proyek di Dinas PUPR

"Yang datang ibu Kurnia itu untuk meminta pendapat hukum, sedangkan Reinward, tidak pernah sekalipun bertemu dengan saya,"katanya.

"Masih banyak laporan yang harus dikerjai, selain laporan Macan Habonaron. Sebelum dikerjakan, laporan harus ditelaah dulu,"kata Batubara lagi.

Jawaban Kajari tidak sama dengan Kasi Intel, Bas Faomasi Jaya Laia SH MH yang mengatakan, jika laporan Macan Habonaron telah ditindaklanjuti, dengan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan. Bahkan, Tim Intel telah memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tulus  Pandiangan, sebanyak 2 kali.

"Kami sudah 2 kali memanggil PPK-nya, tapi tidak membawa data seperti kontrak, adendum dan lainnya. Jadi kita suruh kembali, jika mereka tidak membawa data seperti petunjuk tim, maka tim yang akan mengambil data tersebut,"kata Bas.

Sementara itu, Kadis Perkim, Kurnia Lismawati yang dikonfirmasi wartawan, melalui pesan WA, siang itu, mengatakan "LHP itu kan data, tapi jika diminta lagi data yang lain ya harus diberikan PPK,"katanya.

Dijelaskan salah seorang tim jaksa, jika Tulus Pandiangan, selaku PPK, sudah 2 kali memenuhi panggilan jaksa untuk dimintai keterangan oleh jaksa, Siti Manullang SH, dan disuruh pulang karena hanya membawa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), bukan data yang dimaksudkan Tim Intel.