Siantar, hetanews.com – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM ) menjadi topik yang sering dibahas belakangan ini. Hal ini tidak terlpas dari peran UMKM yang begitu strategis dalam menjaga perekonomian masyarakat dan daerah, terutama di masa pandemi.

Berbeda halnya di kota Pematang Siantar masih belum adanya bentuk perhatian kepada para UMKM. Di mana para UMKM mengeluhkan tidak hanya memikirkan untuk menggaji para karyawan agar tidak terjadi PHK. Mereka bahkan harus berhadapan dengan beberapa permasalahan seperti ijin dan yang lainnya.

Anggota Komisi dua DPRD Siantar Netty Sianturi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Siantar mempertanyakan langsung apa alasan dan kendala sehingga para pelagu UMKM sulit mengurus ijin.

“apa alasan dan kendala Dinas perijinan sehingga sulit mengurus ijin usaha? Dan apakah di dinas perijinan itu ada sosialisasi kepada para pelaku UMKM yang ada di Siantar untuk melengkapi data-data untuk ijin mereka?,” ujarnya.

Keluhan dari beberapa teman UMKM sulitnya mereka mengurus ijin. Padahal dari pemerintah pusat sudah merekomendasikan untuk Percepatan pengembangan ekonomi agar lebih memberikan perhatian kepada para pelaku UMKM kata ketua Partai Gerinda Siantar.

Jawab, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Siantar Agus Salam bahwa untuk pengurusan ijin itu sudah bisa langsun online. Dan kalau ada yang mau mengurus ijin memang harus ada rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup.

“Kalau seperti pabrik kan harus ada rekomendasi kan di DLH dan di kita tidak ada sistim teken meneken karena dinas kita kan sudah bisa langsung online. Jadi kita tidak ada mempersulit ijin bagi para UMKM,” ujarnya.

PP 24 inikan dari pemerintah pusat, jadi kalau masalah Sosialisasinya atau undang langsung untuk melakukan sosialisasi meman belum ada. Di kantor itu brosur-brosurnya memang ada. Dan kalau pun ada sosialisai pada waktu musrembang di kelurahan lah di lakuakan, kata Agus Salam.

“Sosialisasi waktu ada musremban lah kita lakukan dan lansung memberikan informasi apa saja yang akan di lengkapi apa bila ada perubahan ijin. Kalau sosialisasi secara langsung memang belum ada kita lakukan kepada para pelaku UMKM. Akan tetapi kalau di Kantor itu brosur-brosurnya ada karena inikan program dari pusat,” ujarnya.