HETANEWS.COM

Jejak Jokowi Merangkul Lawan Politik dari Solo hingga Jakarta

Presiden Jokowi saat bertemu dengan Fahri Hamzah di acara buka puasa

Jakarta, hetanews.com - Tidak ada lawan dan kawan abadi dalam dunia politik. Kiasan itu pas menggambarkan cara Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat merangkul lawan yang berseberangan. Berikut ini jejak Jokowi merangkul lawannya, dari sejak di Pilwalkot Solo hingga saat jadi Presiden.

Jokowi percaya perbedaan pandangan dalam berpolitik bukan berarti permusuhan dalam berbangsa dan bernegara.

Pegangan itu yang diwujudkan Jokowi kala menggandeng hangat lawan-lawannya. Bila menilik ke belakang, Jokowi memiliki rekam jejak merangul orang-orang yang berseberangan dengannya.

Mulai dari zaman kepemimpinannya sebagai Wali Kota Solo hingga yang terayar memberi Fahri Hamzah dan Fadli Zon Bintang Mahaputera Naraya.

Berikut jejak Jokowi merangkul lawan politik dari Solo hingga Jakarta:

1. Pilwalkot Solo 2010: Jokowi Gandeng PKS

Jokowi memulai karier politiknya dalam Pilwalkot Solo 2005. Saat itu, Jokowi dan pasangannya Hadi Rudyatmo yang diajukan PDIP dan didukung PKB meraih 99.747 suara. Sedangkan saingan terdekatnya Achmad Purnomo -Istar Yuliadi (PAN) 79.213 suara, disusul Hardono - Dipokusumo yang didukung Partai Golkar, Demokrat, PKS meraih 78.989 suara. Dalam periode pertama ini, PKS menjadi lawan politik Jokowi.

Namun, pada perhelatan Pilkada Solo pada 2010 peta politik berubah. Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid menjadi juru kampanye untuk kemenangan Jokowi yang berpasangan dengan FX Hadi Rudyatmo sebagai Walikota Solo. Pasangan Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo diusung oleh PDI Perjuangan, dan mendapat dukungan penuh dari PKS, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Damai Sejahtera.

"Karena PKS juga ikut mendukung pasangan Jokowi, saya sebagai kader PKS siap memperjuangkan dan mensukseskan pasangan Jokowi-Rudi," kata Hidayat kepada wartawan pada Sabtu 13 Maret 2010 lalu.

Dukungan Hidayat dan PKS kepada Jokowi saat itu, mengantarkan Jokowi-Hadi menjadi orang nomor satu di Solo untuk kedua kalinya. Saat itu, Jokowi-Hadi meraih 90 persen suara. Dia mengalahkan pasangan Eddy S Wirabhumi-Supradi Kertamenawi yang diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar.

2. Gubernur DKI 2012-2014: Rangkul Seniman dan PKL

Kepemimpinan Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta pernah dibanding-bandingkan dengan penerusnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Salah satunya gaya komunikasi Jokowi dibandingkan dengan Anies. Kala itu Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian yang menyoroti masalah komunikasi Anies terkait revitalisasi TIM. Hetifah pun menyinggung cara Joko Widodo (Jokowi) merelokasi PKL saat masih menjabat Wali Kota Solo.

Hetifah awalnya menegaskan agar revitalisasi TIM tetap mempertahankan fungsi seni dan budaya. Ia meminta ada penerimaan dari para seniman sebelum revitalisasi TIM dilakukan.

Hetifah lalu meminta Anies lebih aktif berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait revitalisasi. Hetifah pun mencontohkan bagaimana komunikasi Jokowi saat memindahkan PKL di Solo.

Berkaca dari gaya komunikasi Jokowi, saat masih menjabat Wali Kota merelokasi ratusan PKL tanpa kekerasan. Jokowi melakukan komunikasi berulang-ulang dengan para PKL sebelum mereka akhirnya bersedia dipindahkan ke Pasar Klitikan, Pasar Kliwon, Solo.

Mengenai gaya komunikasi, Jokowi yang saat itu menjadi gubernur DKI Jakarta juga tidak segan berbagi cerita soal pendekatannya dengan para PKL, baik di Solo maupun di Jakarta.

Tidak hanya itu, saat menjadi Presiden pun Jokowi membagi kisahnya tentang bagaimana cara merelokasi PKL dari kawasan Tugu Monumen di kawasan Banjarsari sewaktu masih menjabat Wali Kota Solo. Usaha untuk merelokasi para PKL itu tentu tidak mudah.

Dikisahkan Jokowi, kala itu pedagang melawan dengan berbagai cara. Ada pula yang membawa bambu runcing saat hendak menentang konsep relokasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Paguyuban yang memayungi PKL-PKL di Banjarsari, Joko Sugihanto (50), menjelaskan alasan di balik kesediaan para pedagang untuk direlokasi.

Mereka berubah pikiran setelah tergiur dengan konsep yang ditawarkan Jokowi. Terbukti penghasilan para pedagahg kini meningkat tajam.

3. Presiden RI 2014-2019: Gandeng Golkar-PAN Masuk Kabinet Kerja

Golkar dan PAN awalnya menjagokan Prabowo Subianto dan ad di luar pemerintahan saat periode pertama Jokowi sebagai presiden.

Namun, dua parpol itu berubah arah yang tadinya oposisi justru jadi koalisi setelah Prabowo keok. Jokowi merangkul Golkar dan PAN masuk ke kabinet lewat reshuffle pada Juli 2016.

Kala itu, kursi Menteri Perindustrian diberikan ke Airlangga Hartarto dari Golkar sementara PAN mendapat kursi Menpan RB yang diduduki Asman Abnur.

Bahkan, kursi Golkar bertambah lewat posisi Mensos. Sementara itu, Asman Abnur mundur di momen Pilpres 2019 saat PAN akhirnya kembali jadi oposisi dan melawan Jokowi di Pilpres.

4. Presiden RI 2019-2024: Angkat Prabowo ke Kabinet, Beri Fadli-Fahri Bintang Jasa

Wujud paling nyata dari cara Jokowi merangkul oposisi adalah saat dia menunjuk Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju.

Seperti diketahui, Prabowo merupakan rival Jokowi di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

Tak hanya itu, Prabowo juga diberi kepercayaan khusus untuk menggarap food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Jokowi beralasan pertahanan bukan hanya urusan alutsista melainkan juga ketahanan di bidang pangan.

Gerindra bukan cuma mendapat satu kursi di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi juga memberikan kursi Menteri KKP kepada Edhy Prabowo.

Selanjutnya, Jokowi juga merangkul duo Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Mereka dianugerahi Bintang Mahaputera Naraya oleh Jokowi.

Duo Fahri dan Fadli memang dikenal getol melempar kritik ke pemerintahan Jokowi sejak mereka menjabat sebagai Wakil Ketua DPR 2014-2019.

Pemberian penghargaan dan sorotan khusus untuk Fahri-Fadli ini dianggap sebagai upaya pemerintah merangkul sekaligus menjinakkan para pengkritiknya.

Jokowi menegaskan penganugerahan itu sudah melalui pertimbangan yang matang.

"Ya ini, penghargaan ini diberikan kepada beliau-beliau yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara. Dan ini lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang oleh dewan tanda gelar dan jasa. Jadi pertimbangan yang sudah matang," kata Jokowi dalam jumpa pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (13/8/2020).

Jokowi menilai selama ini Fahri dan Fadli kerap berlawanan dengan pemerintah dalam politik.

Namun, menurut Jokowi, hal itu bukan berarti bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara.

"Bahwa misalnya ada pertanyaan mengenai Pak Fahri Hamzah, kemudian Pak Fadli Zon ya berlawanan dalam politik, berbeda dalam politik, bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, penganugerahan Tanda Kehormatan terhadap Fahri dan Fadli merupakan cerminan negara demokrasi. Dia pun mengaku berkawan baik dengan keduanya.

"Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Saya berkawan baik dengan Pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Fadli Zon. Jadi inilah Indonesia," kata Jokowi.

sumber: detik.com

Editor: sella.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!