HETANEWS.COM

Ini Kata Kejari Simalungun Terkait Tanah Hutan Register 18 di Nagori Marihat Mayang

Warga Marihat Mayang antusia mendengarkan penerangan hukum dari narasumber. (foto/ay)

Simalungun, hetanews.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun, bidang intelijen yang dipimpin Ratno Timur Pasaribu SH MH, melakukan penerangan dan penyuluhan hukum (Luhkum), di Nagori Marihat Mayang, Kecamatan Hutabayu Raja, Rabu (12/8/2020).

Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) tahun 2020 ini, menghadirkan narasumber Kasubsi Tekhnologi Informasi dan Prodsarin, Jaksa Indri Wirdia Effendi SH dan Kasubsi Ekonomi & Keuangan, Augus Vernando SH.

Demikian dikatakan Kasi Intel Ratno T Pasaribu SH MH yang dikonfirmasi wartawan, Kamis (13/8/2020), di ruang kerjanya.

Narasumber dalam paparannya menjelaskan tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, sesuai PP No.11/2010.

Di Nagori Mayang, diketahui banyak warga yang memanfaatkan tanah hutan register 18. Dalam status hutan register, disebutkan, jika warga tidak berhak mengolah atau menguasai lahan tersebut, apalagi mengkalimnya menjadi tanah pribadi dengan mensertifikatkannya.

"Disana sebahagian warga memanfaatkan tanah /hutan register 18,"kata Indri. Diharapkan, setelah adanya penerangan hukum tersebut, dapat memberi pencerahan kepada warga.

Menjawab beberapa pertanyaan warga, sekaitan pembuatan sertifikat tanah, terkait tanah sengketa, dan tanah terlantar.

Kejari Simalungun memaparkannya secara terang dan jelas, ditandai dengan tanya jawab bersama warga.

Hadir dalam acara tersebut, Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Syamsul Baharuddin, Pangulu Nagori Marihat Mayang, Sunggul Sihombing, para Gamot dan juga warga.

Setiap warga diharapkan segera mendaftarkan tanahnya agar memiliki status hukum, demi ketertiban umum dan menghindari berbagai sengketa di kemudian hari, jelas Indri.

Dalam kesempatan tersebut, Kasi Intel menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah dari mulai tingkat Nagori/Desa hingga Kabupaten, jika memerlukan paparan dan penerangan hukum dapat melayangkan surat ke Kejaksaan Negeri Simalungun.

"Kami siap memberikan pelayanan penyuluhan dan penerangan hukum kepada warga yang membutuhkan. Luhkum terkait berbagai sengketa tanah, kasus pidana seperti narkotika, asusila, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penerangan hukum lainnya terkait pidana umum/pidsus,"jelasnya.

Usai acara penyuluhan, warga memberikan ulos kepada Kapolsek dan juga Kasi Intel Kejari Simalungun, sebagai ungkapan terima kasih warga karena telah memberikan pencerahan hukum di desanya.

Penulis: ay. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!