HETANEWS.COM

Pemerintah Diminta Dengarkan Publik Soal TNI Tangani Terorisme

Korps Marinir TNI AL melakukan infiltrasi di Pantai Todak Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Jumat (24/7/2020). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari manuvra lapangan (Manlap) Geladi Tugas Tempur Tingkat III (L-3) Koarmada I, dan Latihan Pendaratan Amfibi. Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja

Hetanews.com - Pemerintah diminta mengakomodasi masukan masyarakat soal pelibatan TNI dalam menangani teroris. Pembahasan harus dilakukan secara terbuka.

"Seharusnya pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mengakomodasi masukan masyarakat," kata anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Julius Ibrani, Minggu (9/8).

Julius menyebut rencana pelibatan TNI menangani teroris menimbulkan kontroversi dan penolakan dari masyarakat. Rencana itu dikhawatirkan mengancam demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

"Pasalnya, itu memberikan kewenangan yang luas dan berlebihan kepada TNI dalam mengatasi aksi terorisme," ujar Julius.

Meski begitu, Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) pelibatan TNI menangani terorisme sudah diserahkan ke DPR. Julius berharap seluruh proses pembahasan transparan.

"Pemerintah dan DPR tidak boleh menutup-nutupi RPerpres yang telah selesai tersebut dari masyarakat," tegas Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) itu.

Sumber: mediaindonesia.com

Editor: tom.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!