Siantar, hetanews.com - Pengadilan Negeri Klas IB Pematangsiantar, masuk nominasi kategori terbaik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), di lingkungan Badan Peradilan Umum dan Pengadilan terfavorit se -Indonesia.

Dalam penilaian tahap II untuk kategori PTSP terbaik, dari seluruh Pengadilan se – Indonesia, tersisa 15 Pengadilan Klas IB.

Untuk Sumut, PN Klas IB yang masuk tahap II adalah PN Kisaran dan PN Pematangsiantar. Penilaian terbaik, juga dilakukan di tingkat PT, PN Klas IA Khusus dan PN Klas IA. Sedangkan kategori terfavorit, hanya menyisihkan 3 Pengadilan, termasuk PN Kota Pematangsiantar.

Demikian dikatakan Rahmat Hasibuan SH, selaku Humas PN Pematangsiantar dan juga hakim pengawas PTSP, kepada wartawan, Jumat (7/8/2020), di kantornya.

"Hari ini penilaian dilakukan secara virtual. Tim penilai Mahkamah Agung, melakukan wawancara dengan petugas PTSP, tentang bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan.  Selama proses penilaian, pelayanan kepada masyarakat tetap dilaksanakan sesuai prosedur protokoler,"jelas Rahmat.

Sebelumnya, penilaian awal sejumlah Pengadilan telah mengirimkan dokumen dan video. Sedangkan untuk kategori terfavorit, dilakukan berdasarkan banyaknya jumlah view dan like.

Selanjutnya, penilaian tahap II, dalam kategori favorit, berdasarkan penilaian pejabat MA dari video yang telah dikirimkan.

Dikatakan Rahmat, dalam penanganan perkara pidana maupun perdata, disidangkan oleh 10 hakim, termasuk Ketua Pengadilan, Danar Dono SH MH, dibantu 8 panitera pengganti, 28 pegawai  dan honorer.

Dari jumlah sekitar 380 perkara pidana/tahun dan sekitar 101 perkara perdata, diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganannya.

"PN Pematangsiantar berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan biaya yang seefisien mungkin," jelas Rahmat.

Seperti dikatakan R Malau SH yang datang ke kantor itu untuk pengurusan surat. "Sangat mudah dan gampang, tidak bertele-tele. Kita cukup datang ke PTSP dan menunggu maka urusan selesai,"katanya, ketika meminta surat keterangan belum pernah dipidana.

Sudah banyak perubahan, dulunya harus ribet dengan administrasi yang berlapis dan berliku, kini tidak lagi dan semua biaya tertera jelas, sehingga tidak ada lagi lobi-lobi dan peluang pegawai untuk meminta tips atau lainnya, ungkapnya.