HETANEWS.COM

Dorong Kampanye Virtual, Mendagri Minta Tak Ada Dangdutan Saat Pilkada

Mendagri Tito Karnavian (Foto: Istimewa)

Jakarta, hetanews.com - Mendagri Tito Karnavian meminta pasangan calon kepala daerah Pilkada 2020 nantinya mengedepankan kampanye virtual dibandingkan kampanye akbar. Tito meminta jangan ada pihak yang menggelar acara dangdutan saat berkampanye.

"Rapat umum saya menyarankan 50 orang maksimal dan kemudian lebih banyak virtual kalau untuk yang bisa ada sarana virtual, media dll. Jadi gaya-gaya yang seperti buka panggung, joget-joget bawa penyanyi dangdut segala macam, sambil muter-muter sambil nyawer-nyawer itu sebagian besar tidak ada," ujar Tito, dalam acara Rapat Koordinasi Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Kepada Satuan Tugas Covid-19 Bengkulu, yang disiarkan di YouTube Kemendagri, Jumat (7/8/2020).

Selain itu ia meminta agar kampanye dengan arak-arakan dilarang, jumlah peserta kampanye terbuka juga dibatasi maksimal 50 orang. Ia meminta Bawaslu dan tim Gakkumdu menertibkan pelanggar Pilkada tersebut, jika berulang-ulang maka bisa didiskualifikasi.

"Jangan ada yang konvoi arak-arakan. Kalau ada konvoi arak-arakanan ditulis di sana tidak ada arak-arakan, konvoi, kalau ada Bawaslu semprit. Berulang-ulang didiskualifikasi," ujarnya.

Saat ini KPU sedang menyiapkan peraturan KPU terkait teknis kampanye Pilkada 2020 yang disesuaikan dengan situasi COVID-19, Tito menyebut nantinya PKPU tersebut akan dibahas dalam waktu dekat di DPR. Jika telah disahkan, maka Bawaslu akan dapat langsung menindak pelanggar Pilkada.

"Kalau itu turun nanti Bawaslu akan tegakan, setelah itu ada masyarakat kita minta melihat siapa yang paling mampu menangani ini. Kalau incumbent dia harus berbuat, tapi kalau yang non incumbent, ada yang bilang yang incumbent akan diuntungkan di pakai bansos dll boleh bansos tapi tidak boleh pakai identitas pribadi, ada namanya nggak, bansos dari pemerintah kabupaten titik," ucapnya.

Selain itu Tito mengatakan ajak Pilkada 2020 juga akan menjadi momentum calon kepala daerah beradu gagasan untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Di sisi lain, ia juga meminta agar calon pasangan kepala daerah yang akan mendaftar ke kantor KPU juga tidak membawa pendukung.

"Pada waktu pendaftaran paslon dulu kan ramai-ramai, arak-arakan nanti tidak ada, yang ada nanti 2 paslon yang nanti stafnya saja. Kalau nanti mau ramai-ramai di poskonya ya silahkan di zoom," ungkapnya.

Ia meminta peserta kampanye juga dibatasi paling banyak 50 orang yang hadir. Selebihnya kampanye didorong dilakukan secara virtual.

"Nanti di kampanye juga sama, kampanye itu di masa yang jumlahnya. Kita sarankan kampanye virtual bisa mencapai ribuan orang yang live streaming. Yang jogetnya di studionya, dangdutnya yang nonton nobar-nobar 50 orang di daerah. Nanti ada potensi EO kampanye di tengah COVID-19," sambungnya.

sumber: detik.com

Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!