HETANEWS.COM

Mangatas: Tidak Ada KASN Keluarkan Rekomendasi Pergantian 70 Orang Pejabat Pemko Siantar

DPRD Siantar saat berfoto bersama Komisoner KASN.

Siantar, hetanews.com - Rencana evaluasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Siantar, diminta tidak memaksakan kehendak dan hal itu dapat  membuat Wali Kota, Hefriansyah, berhadapan dengan hukum.

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Rudiarto Sumarwono, didampingi Asisten Komisioner, Kusen dengan DPRD Siantar yang dihadiri Wakil Ketua, Mangatas Silalahi, serta 2 orang anggota dewan, Ferry SP Sinamo dan Rini Silalahi, di Sekretariat KASN, Kamis (6/8/2020),lalu.

Dari hasil pertemuan itu, disimpulkan, tidak diperbolehkan untuk melakukan uji kompetensi dan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, serta pelantikan pejabat di Pemko Siantar.

Wakil Ketua DPRD Siantar, Mangatas Silalahi saat dikonfirmasi hetanews, Jumat (7/8/2020) menyampaikan, pertemuan pihaknya dengan pihak KASN untuk menyampaikan berbagai masalah yang terjadi, di lingkungan Pemko Siantar.

Dijelaskan Ketua Partai Golkar Siantar ini, pertemuan itu bukan saja membahas soal permasalahan Budi Utari Siregar yang dicopot sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) dan menggugat Wali Kota ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan menang. Akan tetapi, putusan sela untuk mengembalikan Budi Utari yang tidak dilaksanakan Hefriansyah selaku Wali Kota .

“Namun lebih dari itu, banyak lagi rekomendasi KASN yang tidak dilaksanakan Wali Kota Siantar. Apa yang sudah kita sampaikan kepada KASN, ternyata sebagian sudah diketahui mereka (KASN,)” terang Mangatas, melalui telepon seluler.

Ditegaskan Mangatas, bahwa sehari sebelumnya, Rabu (5/8/2020) lalu, ternyata Wali Kota telah menemui KASN, terkait pergantian sejumlah pejabat di Siantar.

"Ternyata sebelumnya Hefriansyah sudah ke KASN untuk meminta rekomendasi pergantian 70 orang pejabat esselon II dan III, di lingkungan Pemko Siantar sesuai dengan surat edaran yang disampaikan Wali Kota, tertanggal 27 Juli 2020, lalu. Namun pihak KASN mengatakan tidak akan mengeluarkan rekomendasi," terang Mangatas.

“Jadi kita minta, Hefriansyah jangan sesuka hati melakukan pelantikan, kalau tidak ada dasar hukumnya. Karena dia bisa berhadapan dengan hukum,” tutup Mangatas.

Terpisah, Ferry Sinamo menuturkan, meski Hefriansyah tidak mencalonkan diri pada Pilkada 2020, dia dilarang melakukan pelantikan. Karena, pihak KASN sendiri mengatakan, 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan, tidak boleh melakukan pelantikan.

Seperti diketahui, pada bulan Januari 2020 yang lalu, Wali Kota Siantar, sudah melakukan pelantikan terhadap 70 orang pejabat.

“Kita minta kepada Wali Kota supaya tidak memaksakan kehendak dan para ASN, jangan terbawa permainan dia (Wali Kota),” sebut anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini.

“Sudahlah, jangan dipaksakan karena jabatan itu amanah dan semua akan berakhir. Mari lah berjiwa ikhlas,” ujar anggota Fraksi PDIP Siantar ini.

Penulis: leo. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!