HETANEWS.COM

Simalungun Raih WDP dari BPK RI, Inspektorat Dicecar DPRD

Binton Tindaon saat cecar Inspektorat Pemkab Simalungun. (foto/juindra)

Simalungun, hetanews.com - Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, rapat dengan Inspektorat Simalungun, terkait laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun tahun 2019, Rabu (5/8/2020), di gedung DPRD Simalungun.

Ketua Komisi IV, Binton Tindaon, tampak mencecar Inspektorat dan dianggap kerjanya tidak maksimal, sehingga BPK RI memberikan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemkab Simalungun.

"Kenapa bisa timbul catatan - catatan dari BPK RI, pada OPD bersangkutan tahun demi tahun? Kenapa tidak maksimal kerjanya?,"tanya Binton.

Kepala Inspektorat Simalungun, Sudiahman Saragih mengaku, kerja mereka tidak maksimal karena dana yang dipegang mereka, hanya Rp350 juta dan hanya memiliki 13 auditor.

"Bagaimana kami bisa mengawasi, ada 1300 lebih pegawai. Kalau auditor kami hanya 13 orang dan hanya ada dana Rp350 juta,"katanya.

Tambah Sudiahman, bahwa untuk mengawasi 1300 lebih pegawai, dibutuhkan 80 auditor dan dibutuhkan dana lebih, bukan Rp350 juta.

Sementara itu, Binton Tindaon, kepada hetanews.com mengatakan, “itulah kemampuan mereka, mereka turun ke lapangan tidak punya ongkos lagi”.

Mereka tetap melakukan tugasnya, tetapi tidak maksimal, apalagi tenaga Rp350 juta. Apalah tenaga Rp350 juta untuk mengawasi 1300 pegawai, kata Binton lagi.

Dia berharap agar tahun depan, dana untuk Inspektorat, bisa lebih agar kerja mereka bisa maksimal.

Penulis: juindra. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!