HETANEWS.COM

Heboh Evaluasi Kompetensi Jabatan, Ini Pendapat  Pengamat Hukum

Pengamat Hukum Universitas Simalungun, Muldri PJ Pasaribu, SH MH. (foto/leo)

Siantar, hetanews.com – Evaluasi kompetensi jabatan di lingkungan Pemko Siantar yang lagi hangat dibicarakan publik, termasuk di kalangan pejabat Pemko sendiri, mendapat tanggapan dari seorang pengamat hukum Universitas Simalungun, Muldri PJ Pasaribu, SH MH, Selasa (4/8/2020).

Menurutnya, kebijakan evaluasi kompetensi jabatan yang dilakukan Wali Kota Siantar, Hefriansyah, telah melanggar etika, selaku Kepala Daerah dan memanfaatkan ketidakpastian dalam melakukannya.

Dosen Fakultas Hukum USI ini menjelaskan, karena ada pandemi Covid – 19, maka keluarlah Perpu No 2 tahun 2020, sebagai perubahan ke 3 yang sebelumnya yang digunakan Perpu No 10 tahun 2016. Jadi dasar yang digunakan untuk Pilkada 2020 itu, berada di Perpu No 2 tahun 2020 karena di situ dijelaskan tentang perubahan jadwal Pilkada. Secara otomatis KPU dalam merumuskan PKPU tidak berdasar lagi, pada Perpu No 10 tahun 2016, akan tetapi sudah merujuk pada Perpu N0 2 tahun 2020, ungkapnya.

Baca juga: Ferry Sinamo: Pemko Tidak Patuh Terhadap PKPU Nomor 5 Tahun 2020

“Jadi kalau terkait mutasi jabatan, 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah Pilkada, pada pasal 71 UU No 10 tahun 2016 tentang melakukan pergantian/mutasi jabatan, itu sudah sulit ditentukan, kapan 6 bulannya, karena sudah berubah tanggalnya. Kalau tetap dilaksanakan mutasi jabatan, itu berarti, dia memanfaatkan ketidakpastian. Bahkan ketika Kepala Daerah ingin maju, Bawaslu harus sudah memberikan himbauan agar tidak melakukan otak atik jabatan,”ujarnya.

Sekarang harus dipastikan dulu, apakah Hefriansyah ini akan maju lagi atau tidak? Dan kalau nantinya maju, dia harus berhadapan dengan Bawaslu. Sebenarnya aturan untuk ini, tidak paku mati dan seharusnya berkordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), apakah petahana itu nantinya telah melanggar aturan karena dasarnya sudah berubah dan tinggal butuh kebijakan, ujarnya.

 “Jadi sekarang harus kita ketahui dulu, apakah Hefriansyah sekarang sebagai petahana atau tidak. Jadi kalau nantinya dia maju, berarti dia harus berhadapan dengan Bawaslu. Sebenarnya dia harus berkordinasi lagi dengan Kementrian Dalam Negeri untuk menetapkan sangsi, apakah petahana itu nantinya dianggap menyalahi aturan. Jadi di sini tinggal butuh kebijakan,”terangnya.

Saat ditanya hetanews, apakah situasi seperti ini Wali Kota Siantar telah menyalahi dengan melakukan evaluasi jabatan?

Jawabnya “Sebenarnya kalau dilihat dari kepentingannya, tetap  kembali keetikanya dia. Karena di sini, dia telah memanfaatkan celah ketidakpastian itu, “kata Muldri.

“Kalau kita lihat dari kepentingannya dia (Hefriasyah)  telah melanggar etiknya. Dan itu kembali keetiknya dia, apakah dia mau menfaatkan celah ketidakpastian itu. Dan sebenarnya, dia itu sedang memanfaatkan ketidakpastian itu. Di situasi seperti ini, dia telah melanggar etiknya sebagai Kepala Daerah,” ujarnya.

Jadi kalau akhirnya Mendagri, membuat satu kebijakan bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu untuk merumuskan hal yang satu ini, bisa jadi dia kena karena tanggal untuk Pikada sudah ditetapkan, 9 Desember 2020 mendatang, ujarnya.

“Jadi peran Bawaslu tetap fokus di calonnya. Kalau toh nanti Hefriansyah tidak maju jadi tidak ada masalah. Akan tetapi kalau nantinya Hefriansyah maju akan berbahaya buat dia secara politis,” tegasnya, dan meminta agar evaluasi jabatan itu jangan diadakan dulu.

Penulis: leo. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!