HETANEWS.COM

Ferry Sinamo: Pemko Tidak Patuh Terhadap PKPU Nomor 5 Tahun 2020

Surat edaran Wali Kota Siantar tentang uji kompetensi pejabat yang dipersoalkan anggota DPRD Siantar, Ferry Sinamo.

Siantar, hetanews.com – Surat edaran Wali Kota Siantar tentang evaluasi kompetensi jabatan di lingkungan Pemko Siantar, juga dianggap bagian dari ketidak patuhan terhadap PKPU Nomor 5 Tahun 2020.

Wali Kota tidak diperkenankan untuk memberhentikan dan mengangkat pejabat, 6 bulan sebelum dan sesudah masa jabatannya selesai.

“Kita tahu tujuan uji kompetensi itu mau kemana. Terus, kenapa Sekda mau mengerjakan yang salah atas perintah dia (Wali Kota,red). Kenapa? Sampai-sampai Sekda membuat lobi-lobi kepada KASN, agar bisa dilakukan lelang jabatan di Pemko Siantar," terang Ferry Sinamo, anggota DPRD Siantar dari Fraksi PDIP, kepada wartawan, Senin (3/8/2020).

Apakah Pj Sekda itu tidak  tahu aturan perundang-undangan. Padahal, jabatan dia di Pemerintahan Provinsi, sebagai Biro Otda. Paham hukum dan secara tidak langsung dari sisi regulasi, merupakan pembina Wali Kota. Di sini kok bisa melanggar aturan, ungkap Ferry.

Menurutnya, keberadaan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Pemerintah Kota Siantar, Basarin Tanjung yang ditugaskan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, dinilai telah melaksanakan tugasnya dengan salah.

Selaku Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Basarin Tanjugn, justru tidak memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon.

Sinamo juga sangat menyesalkan pengangkatan pejabat Eselon III menjadi Plt Asisten I Pemko Siantar, Titonica Zendrato.

Baca juga: Pj Sekda Siantar Dianggap ‘Berpolitik’, Ferry Sinamo: Lebih Baik Pulang ke Medan

"Ini hal tidak etis karena ketika Eselon III mengkoordir Eselon II, tentu akan memunculkan ketidak harmonisan dalam roda pemerintahan," ujarnya.

“Tugas dia (Basarin Tanjung) bagaimana membuat lelang Sekda di Siantar ini biar cepat definitif. Itulah SK-nya dari Gubernur. Makanya kita minta agar putusan PTUN itu saja dilanjutkan. Kalau di masanya Pj Sekda tidak ada Sekda definitif, terus untuk apa dia di sini,”katanya.

Idealnya, tidak perlu lagi ada lelang Sekda di Pemko Pematangsiantar karena sudah ada putusan PTUN, yaitu mengembalikan Budi Utari sebagai Sekda.

Dan dalam hal ini, Basarin Tanjung, harusnya tinggal melaporkan situasi Pemko Pematangsiantar, kepada Gubsu, kata Ferry Sinamo.

“Dia tinggal melapor dan meminta ke Gubernur. Ini SK kan. Tinggal itu saja. Selesai. Baru Sekda yang definitiflah yang mengatur semuanya. Melihat surat putusan PTUN itu, sudah tidak ada lagi masalah,” ucapnya.

Penulis: leo. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!