HETANEWS.COM

Soal Prostitusi Artis, Ini Pasal-pasal yang Menjadi Senjata Aparat

Jakarta, hetanews.com - Kasus prostitusi artis terus mengemuka meski Indonesia belum punya pasal yang khusus mengatur pidana prostitusi. Ini deretan pasal-pasal yang biasa dan bisa menjadi 'senjata' aparat penegak hukum untuk menindak kasus prostitusi artis.

Hingga Kamis (30/7/2020), kasus prostitusi artis yang terbaru adalah yang menyeret Vernita Syabilla. Sebelumnya, sudah ada kasus Hana Hanifah, Vanessa Angel, Hesti Klepek Klepek, Nikita Mirzani, Anggita Sari, hingga Amel Alvi.

Untuk menangani kasus prostitusi artis, aparat penegak hukum biasa menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Vernita Syabilla
Vernita Syabilla

Berikut ini pasal-pasal yang bisa menjerat pelaku prostitusi artis:

1. Pasal 296 jo 506 KUHP untuk muncikari

Pasal 296 KUHP biasa digunakan untuk menjerat muncikari prostitusi artis. Robby Abbas, yang menjadi muncikari Amel Alvi, dijerat pasal ini. Ancaman pidananya adalah penjara maksimal 1 tahun 4 bulan.

Pasal 296Selain Robby Abas, sebenarnya Vanessa Angel kena Pasal 296 juncto Pasal 55 KUHP (penyertaan dalam tindak pidana). Berikut ini isi Pasal 296 dan 506 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau
pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506
Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

2. Perdagangan Orang

Muncikari, bahkan pemesan/pemakai prostitusi artis, bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Muncikari bisa dijerat Pasal 2 UU TPPO.

Muncikari dari artis bernama Hesti Klepek Klepek bernama KKI dijerat dengan Pasal 2 UU TPPO. Yang lebih baru, di kasus Hana Hanifah, dua orang menjadi tersangka, salah satunya berinisial R, yang dijerat Pasal 2 UU TPPO ini.

Kini, kasus prostitusi artis Vernita Syabilla juga berujung penersangkaan muncikari berinisial MK dan MNA. Muncikari disangkakan dengan Pasal 2 UU TPPO juga.

Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 2
(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12Pemakai/pemesan prostitusi artis juga bisa kena pidana UU Pemberantasan TPPO, tepatnya di Pasal 12. Analisis ini pernah dikemukakan oleh Ahli Hukum Pidana asal Universitas Brawijaya, Malang, Dr Lucky Endrawati. Berikut ini bunyi Pasal 12:

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau
mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan
orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Liburan Hana Hanifah di Indonesia.
Liburan Hana Hanifah di Indonesia

3. UU ITE

Meski tak ada kaitan langsung dengan aktivitas prostitusi, UU ITE dipakai untuk memidanakan Vanessa Angel. Saat itu Vanessa terjerat kasus prostitusi artis.

Vanessa melakukan tindakan berupa mengirimkan foto tidak senonoh kepada muncikari. Tindakan ini masuk dalam pelanggaran UU ITE. Vanessa dijerat dengan Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 27

Pasal 27
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Profesor Hibnu Nugroho dari Universitas Jenderal Soedirman pernah mengemukakan ide untuk menjerat si selebritis dalam prostitusi artis. Caranya, pakailah UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Bila UU TPPU dipakai, si selebritis bisa kena penjara 20 tahun.

4. Pidana Pencucian Uang untuk prostitusi artis

Di Pasal 2 ayat 1 UU TPPU, harta kekayaan dari hasil berbagai tindak pidana dapat dikenakan TPPU, termasuk tindak pidana perdagangan orang yang sering dikenakan di kasus prostitusi artis. Bila si artis membelanjakan uang prositusinya untuk membeli barang-barang, maka si artis bisa kena TPPU. Berikut ini pasalnya.

Pasal 3Pasal 2
(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang
diperoleh dari tindak pidana:
a. korupsi;
b. penyuapan;
c. narkotika;
d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja;
f. penyelundupan migran;
g. di bidang perbankan;
h. di bidang pasar modal;
i. di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. cukai;
l. perdagangan orang;
m. perdagangan senjata gelap;
n. terorisme;
o. penculikan;
p. pencurian;
q. penggelapan;
r. penipuan;
s. pemalsuan uang;
t. perjudian;
u. prostitusi;
v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan;
x. di bidang lingkungan hidup;
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana
penjara 4 (empat) tahun atau lebih,
yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

'Pasal kumpul kebo' adalah sebutan untuk Pasal 284 KUHP. Pasal ini bisa menjerat pria hidung belang yang terlibat prostitusi artis.
5. Pasal Kumpul Kebo, 284 KUHP

Dalam pasal kumpul kebo ini, pria pemesan prostitusi dan si aktris yang menjajakan diri bisa kena pidana bila salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah menikah. Namun bila belum menikah, ya tidak bisa.

Namun pasal ini jangkauannya sangat terbatas karena merupakan delik aduan. Supaya pria pemesan dan aktris prostitusi itu kena pidana pasal ini, maka suami atau istri dari salah satu dari dua orang itu harus mengadu lebih dulu ke penegak hukum. Hal ini pernah disampaikan oleh Pakar kriminolog dan hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag) Kristoforus Kleden.

Pasal 284

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
1.
a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
2.
a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

Pasal 27 BW yang dimaksud di atas pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam bahasa Belanda disebut burgerlijk wetboek (BW). Pasal 27 BW bunyinya 'Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja'.

Sumber: detik.com 

Editor: suci.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!