HETANEWS.COM

Mahfud Sebut Djoko Tjandra Dapat Dihukum Lebih Lama

Menkopolhukam Mahfud MD. (Foto: Dok : Humas Polhukam)

Jakarta, hetanews.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan narapidana Djoko Tjandra dapat dikenakan hukuman baru terkait dengan dugaan pidana lainnya.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam cuitan Twitternya pada Sabtu (1/8). Dia menuturkan Djoko Tjandra tak hanya harus menghuni penjara selama 2 tahun karena kasus dugaan korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali.

"Joko Tjandra tdk hny hrs menghuni penjara 2 thn. Krn tingkahnya dia bs diberi hukuman2 baru yg jauh lbih lama. Dugaan pidananya, antara lain, penggunaan surat palsu dan penyuapan kpd pejabat yg melindunginya," demikian cuitan Mahfud.

Selain itu, kata dia, pejabat yang diduga melindunginya pun harus siap dipidanakan. Pihaknya beserta masyarakat, kata Mahfud, harus mengawal proses tersebut.

Diketahui, Bareskrim Mabes Polri resmi mengeksekusi buron kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra ke Kejaksaan pada Jumat (31/7) malam. Djoko Tjandra akan ditahan di Rutan Cabang Salemba Bareskrim Polri.

Setelah belasan tahun dalam pelarian, Djoko Tjandra lantas menghebohkan publik beberapa waktu belakangan ini. Dia diketahui berada di Jakarta pada bulan Juni 2020. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut Djoko Tjandra datang ke PN Jakarta Selatan untuk mendaftarkan PK pada 8 Juni lalu.

Kasus Djoko Tjandra pun melibatkan banyak penegak hukum.

Sebelumnya, seorang jaksa di Kejaksaan Agung diduga bertemu buron Djoko Tjandra di Malaysia. Foto pertemuan tersebar di medsos. Jaksa tersebut dicopot dari jabatannya.

Kejaksaan Agung, pada Rabu (29/7) mengumumkan bahwa pihaknya mencopot Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Pinangki Sirnamalasari dari jabatannya.

Sebelum ini, institusi Polri telah mencopot tiga jenderalnya karena tersandung kasus Djoko Tjandra.

Mereka adalah Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo yang dicopot dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dicopot dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional, dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatan Sekretaris NCB Interpol Indonesia.

Ketiganya diduga membantu Djoko Tjandra melakukan perjalanan ke Pontianak, Kalimantan Barat melalui surat palsu.

sumber: cnnindonesia.com

Editor: sella.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!