HETANEWS.COM

ILS Adukan Kadis Pendidikan dan Enam SMP Negeri Siantar Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Foto : Kantor disdik siantar

Siantar, Hetanews.com - Indonesia Legal Society (ILS) mengadukan Dinas Pendidikan ke Kepolisian Resort Kota Pematangsiantar terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan surat pengaduan ILS bernomor 234/ILS/Klarifikasi/KU/IX/2019 pada Kamis (23/07/2020), ILS menyebutkan bahwa hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BKP RI) perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar terdapat dugaan mark-up atas penggunaan dana BOS berkisar Rp860 juta dari realisasi anggaran sebesar Rp22,5 miliar.

ILS memiliki dasar pemikiran bahwa pada tahun anggaran 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah merealisasikan dana BOS sebesar Rp24,3 miliar dan terealisasi sebesar Rp.22,5 miliar atau 92,71% dari anggaran. Kemudian berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 diketahui realisasi penerimaan dana BOS adalah sebesar Rp23,4 miliar.

"Jumlah penerima dana BOS untuk SD ada 116 sekolah sebesar Rp12,8 miliar dan untuk SMP ada 13 sekolah sebesar Rp10,5 miliar. Sedangkan realisasi belanja BOS adalah sebesar Rp22,5 miliar yang terdiri dari Rp12,5 miliar untuk 166 SD dan Rp10 miliar untuk 13 SMP," terang Ketua ILS Dedi Damanik.

Menurut ILS bahwa terdapat pertanggungjawaban belanja dana BOS tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp860 juta. 

"Tim BPK telah melakukan konfirmasi kepada perusahaan yang membelanjakan dana BOS sebesar Rp1,4 miliar. Yang dimana kedua perusahaan tersebut milik satu orang pengusaha yaitu EFS. Berdasarkan keterangan EFS bahwa faktur pada bukti pertanggung jawaban 6 SMP dibuat oleh pihak internal masing-masing SMP dan tidak sesuai dengan nilai penjualan/transaksi senyatanya," tambahnya.

Ia menyebutkan dari hasil pemeriksaan tim audit BPK, EFS penyedia barang ATK untuk 6 (enam) SMP Negeri yakni SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 8, dan SMPN 12. 

"Berdasarkan bukti pertanggung jawaban yang disampaikan oleh 6 SMP tersebut kepada tim pemeriksa, terdapat 247 faktur menggunakan penyedia jasa CV B dan CM dengan rincian biaya sebesar 1,4 miliar. Sedangkan EFS menyatakan hanya menerima pembayaran belanja ATK sebesar Rp607,5 juta," ungkapnya kepada hetanews Senin (27/7/2020).

ILS memberikan kesimpulan bahwa ada dugaan terjadinya mark-up dana atas penggunaan dana BOS sebesar Rp860,2 juta yang dilakukan oleh keenam SMPN di Siantar.

ILS meminta agar segera memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar beserta keenam SMPN yang disebutkan.

Saat ditanya perkembangan pengaduan tersebut, pihak ILS mengatakan sudah ada surat undangan dari Kepolisian untuk dimintai keterangan.

"Sudah ada surat undangan dari Kepolisian untuk dimintai keterangan. Jadi, mari kita sama-sama mengawalnya," tutupnya.

Penulis: leonardo. Editor: edo.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan