HETANEWS.COM

Heryanto Sidik: Adiaksa Purba Masih ASN dan Terima Gaji 50 Persen

Siantar, hetanews.com - Mantan Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Siantar, Adiaksa Purba yang sebelumnya tersandung Operasi Tangkap Tangan (OTT), masih berstatus ASN di Pemko Siantar.

Pelaksana Tugas Badan Kepegawaian Daerah (Plt BKD) Pemko Siantar, Heryanto Siddik memastikan, sejak Adiaksa Purba menjalani vonis hukuman penjara dari hakim Pengadilan Tipikor Medan, atas perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada November 2019 lalu, dia masih menerima gaji hingga sekarang ini.

"Kita belum bisa mengambil langkah tentang status Adiaksa Purba, apakah diberhentikan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tidak. Pasalnya, hingga sekarang ini, kita belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor Medan," ujarnya, Sabtu (25/7/2020).

Masih kata Heryanto, Adiaksa Purba masih menerima 50 persen dari gaji pokoknya. Dan Adiaksa masih diberhentikan sementara waktu, sampai salinan putusan pengadilan.

“Gaji yang terimanya sebesar 50 persen, sesuai dengan golongannya yaitu golongan IV. Beliau masih diberhentikan sementara, sambil kita menunggu salinan pengadilan. Dan apakah sudah incracht atau belum, juga belum kita ketahui,” katanya.

Sesuai ketentuan, ujar Siddik, BKD Siantar perlu memegang salinan putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau sudah tidak ada upaya hukum lain dari ASN yang berstatus tersangka.

Baca juga: Mantan Kepala BPKD Adhyaksa Purba Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Baca juga: Setelah Bendahara, Kepala BPKD Siantar Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus OTT

Baca juga: BREAKING NEWS...! Diduga Lakukan OTT, Personel Polda Sumut Geledah Kantor Dinas Pendapatan Siantar

"Kalau beliau mengajukan banding, mungkin salinan putusan pengadilan, belum berkekuatan hukum tetap," kata Siddik.

Sebelumnya, majelis hakim menyatakan, Adiaksa Purba dan bendaharanya, Erni Zendrato, melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHPidana.

Vonis itu dibacakan hakim, pada tanggal 27 Februari 2020, lalu. Keduanya juga didenda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan, jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Adapun kasus yang menimpah Adiaksa Purba, bersama bendaharanya, Erni Zendrato, berawal dari operasi OTT yang dilakukan Unit Tipikor Ditkrimsus Polda Sumut, Kamis (11/6/2019), lalu. Sebanyak 16 orang pegawai dibawa ke Polda Sumut menggunakan bus Paradep Taksi.

Kantor BPKD pun digeladah, bahkan polisi sempat memasang garis polisi, kurun waktu satu minggu, dan akhirnya menetapkan Adiaksa, bersama Erni Zendrato, sebagai tersangka kasus pemotongan insentif pekerja pemungut pajak.

Penulis: leo. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!