HETANEWS.COM

Kinerja PUPR Amburadul, Imanuel Lingga: Tidak Miliki Progres Dalam Bekerja

Anggota Komisi III DPRD, Dedi Putra Manihuruk (kanan) saat RDP dengan Dinas PUPR Siantar. (foto/leo)

Siantar, hetanews.com - Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Siantar, dianggap amburadul oleh DPRD saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) berlangsung, Jumat (24/7/2020).

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPRD, Dedi Putra Manihuruk, saat membahas hutang kepada pihak ketiga.

Katanya, ada beberapa kejanggalan hutang kepada pihak ketiga, terkait pelaksanaan proyek tahun 2019 yang sempat dipertanyakan.

Lanjutnya, proyek yang dikerjakan oleh CV Nurcahaya yang nilai kontrak Rp.99,620 juta, yang baru dibayarkan Dinas PUPR hanya Rp.29,886 juta. Sehingga sisa yang belum dibayar sebesar Rp69.734 juta.

"Proyek pembangunan drainase Jalan Catur Belakang. Pada proyek ini disebut, pada data hutang kepada pihak ketiga, bahwa pekerjaan sudah selesai 100 persen. Namun proyek tersebut, sama sekali belum ada dibayarkan kepada kontraktor dari CV Tamba Utama, sebesar Rp199,424 juta. Ini semua sudah amburadul,”ujarnya.

Baca juga: DPRD Merasa Dibodoh – bodohi Dinas PUPR, 3 Buka Laporan Dana Silpa Berbeda

Dedi Manihuruk juga mengkritisi pekerjaan proyek rehabilitasi drainase Jalan Jawa, Simpang Jalan Maluku, sebesar Rp.1,268 Miliar.

Disambung Noel yang lebih condong mengkritisi kebenaran laporan progres pekerjaan dengan jumlah dana yang dibayarkan oleh Dinas PUPR  Siantar, kepada kontraktor dari CV Gavra Mandiri.

"Kita memiliki video keberadaan proyek rehabilitasi drainase Jalan Jawa, Simpang Jalan Maluku yang diambil tanggal 2 Januari 2020. Kita meyakini, progres pekerjaan proyek hingga 27 Desember 2019 sekira 40 persen hingga 50 persen," ujarnya.

Praktisi PDIP itu juga mengatakan, Dinas PUPR telah membayar pekejaan proyek itu sebesar 85 persen atau Rp 1,246 miliar. Pembayaran hingga 85 persen, merupakan tindakan kecolongan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), ungkapnya.

“Ini Dispenda (BPKD) kecolongan, sehingga bisa dibayarkan,”ucap Imanuel Lingga.

"Pembayaran yang dilakukan Dinas PUPR sebesar 85 persen dari anggaran proyek, saya yakini sebagai bentuk kelebihan pembayaran. Sehingga perbuatan itu diduga melanggar peraturan perundang-undangan, dan layak diproses secara hukum. Karena diduga ada perbuatan melanggar pidana pada pembayaran proyek tersebut,"tegas Noel.

Terhadap hal itu, PPK Proyek Rehabilitas Drainase Jalan Jawa Simpang Jalan Maluku, Ferdinan Ambarita, tidak memberikan jawaban yang jelas. Ia mengatakan, pembayaran pertama sebesar 30 persen, selanjutnya dibayarkan lagi 50 persen. Untuk hal lainnya, Ferdinan terkesan diam. Malah ia juga terdiam, di saat diminta pendapatnya soal progres pekerjaan dari hasil video yang sudah dilihatnya.

Penulis: leonardo. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan