Siantar, hetanews.com - Kota Siantar dikepung banjir, pada Sabtu (11/7/2020) lalu dan peristiwa itu membuat masyarakat harus mengalami kerugian material yang jumlahnya tidak sedikit.

Tidak hanya itu, musibah itu juga mengakibatkan satu orang warga meninggal dunia karena terbawa derasnya arus air.

Namun sampai saat ini, Pemerintah Kota (Pemko) Siantar belum punya solusi untuk mengatasi banjir yang sering terjadi saat turun hujan deras.

Dikatakan Plt Kepala Dinas BPBD Siantar, Daniel Siregar, bahwa lokasi yang sering banjir, berada di Kecamatan Sitalasari dan Kecamatan Siantar Martoba.

Saat ditanya terkait debit air yang masuk ke inti Kota Siantar, sewaktu hujan dan sebelum hujan?

Dijawabnya,"Kalau masalah debit air, kita tidak bisa prediksi. Luapan air itu, datang dari arah Simalungun. Jadi kalau debit air itu, tidak bisa kita prediksi,"ujarnya menjawab wartawan.

Dan ditanya solusi apa yang telah dibuat pihak BPBD  Siantar untuk mengatasi banjir? Kembali Daniel mengatakan, kalau bencana itu tidak bisa diprediksi.

"Bencana itu memang harus dihindari. Akan tetapi, kalau posisi yang sudah cukup besar, seperti kemarin, tidak bisa kita prediksi. Sebelumnya, kita sudah menyurati Camat, bahwa sesuai dengan perkiraan BMKG dan surat edaran dari Gubernur yang mengatakan, curah hujan tinggi. Kita sudah wacana dan sudah kita ingatkan," ujarnya.

Masih kata Daniel untuk pengawas di daerah hulu, maupun perawatan di sungai, itu masih wewenang dari provinsi.

"Jadi kita hanya bisa berkoordinasi dengan pihak provinsi. Jadi sepanjang wewenang provinsi, kita tetap berkoordinasi. Tapi kalau wewenang Pemko Siantar, kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kita," ujarnya.

Banjir yang di inti kota, setiap datang hujan, Daniel mengatakan, itu karena drainase dan itu sudah wewenang dari Dinas PUPR.

"Terkait itu, wewenang PUPR, jadi tanyakan kepada mereka lah. Kalau itu, tidak wewenang kita lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Dinas PUPR sudah melakukan RDP dengan Komisi III DPRD Siantar, membahas Siantar yang kerap dilanda banjir. Terutama soal buruknya drainase di inti kota.

Waktu itu, dikatakan Kadis PUPR Siantar, Renward Simanjuntak, bahwa anggaran di PUPR sudah dipotong dan kalaupun untuk pembangunan drainase, untuk menanggulangi banjir, ditanyakan ke BPBD, karena anggaran dana tidak terduga itu sudah ada di BPBD.

"Itukan tanggung jawab dari PUPR, akan tetapi kalau terkait itu karena keterbatasan anggaran kitalah,"tutup Renward.