HETANEWS.COM

Kajari Himbau Pemkab Tidak Layani Oknum Mengatasnamakan Kejari Simalungun

Kasi Intel Kejari Simalungun, Ratno TH Pasaribu memberi keterangan kepada beberapa wartawan, di ruang kerjanya. (foto/ay)

Simalungun, hetanews.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Simalungun, Gloria Sinuhaji SH MH, melalui suratnya, menghimbau Pemkab Simalungun, baik Bupati dan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan seluruh Nagori se-Kabupaten Simalungun, agar tidak melayani oknum yang tidak bertanggungjawab, mengatasnamakan Kejari Simalungun.

Hal tersebut disampaikan Kajari, kepada Pemkab Simalungun, dengan tembusan surat ke Kajatisu, Kejari Medan, Aspidsus dan Aspidum dan Aswas di Kejatisu.

Demikian dikatakan Kasi Intel, Ratno TH Pasaribu, kepada wartawan, Senin (13/7/2020), di ruang kerjanya.

Pemkab Simalungun diminta segera berkoordinasi dengan Kejari Simalungun. Untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Sesuai dengan amanat UU No 31/1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang tindak pidana korupsi dan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Maka dihimbau kepada Pemkab dan jajarannya untuk tidak melayani oknum yang tidak bertanggungjawab, meminta proyek ataupun uang untuk menakut-nakuti ataupun menjanjikan penyelesaian perkara atas nama Kajari, Kasi Pidsus, Kasi Intel dan Kasi Pidum,"katanya.

Jika mengalami hal tersebut, sebaiknya Pemkab dan seluruh jajarannya, segera berkoordinasi dengan Kasi Intel, Ratno TH Pasaribu, baik secara langsung atau dapat menghubungi nomor HP: 0821 2722 1070, ungkapnya

Ratno yang baru beberapa Minggu melaksanakan tugas sebagai Kasi Intel Kejari Simalungun, juga menegaskan, dirinya memastikan tidak ada membekingi sejumlah proyek, baik di Nagori melalui Dana Desa ataupun di Pemkab Simalungun yang menggunakan dana APBD.

Jaksa Jaga Desa hanya sebatas memonitoring penggunaan dana desa, agar tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan.

Sehingga pekerjaan dapat dilakukan maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk pendampingan harus dilakukan dengan adanya permintaan atau melalui Surat Kuasa khusus (SKK) dari instansi yang bersangkutan, jelas Ratno.

Terkait sejumlah proyek, di beberapa Nagori, seprti pekerjaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan pembangunan jaringan internet yang dikelola DPMN (Dinas Pemerintahan Maujana dan Nagori), tidak ada dilakukan pendampingan oleh Kejaksaan. "Kita tidak ada atau tidak mengetahui terkait pengadaan LPJU tenaga surya dan pengadaan jaringan internet, di beberapa nagori. Shingga jika nantinya ada temuan atau pengaduan, kita akan tindak lanjuti," ujar Ratno.

Penulis: ay. Editor: gun.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!