HETANEWS.COM

Jokowi Minta Prabowo Rem Belanja Luar Negeri, Segini Impor Senjata RI

Presiden Indonesia Joko Widodo (tengah) memeriksa pasukan militer selama perayaan peringatan 72 tahun militer Indonesia, di Cilegon, provinsi Banten, 5 Oktober 2017. Foto: Reuters/Beawiharta

Jakarta, hetanews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu meminta agar kementerian dan lembaga untuk menghentikan anggaran belanja untuk produk luar negeri.

Jokowi juga menyinggung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto supaya membeli produk dalam negeri. Lalu, berapa besar impor senjata RI?

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Minggu (12/7/2020), impor senjata dan amunisi serta bagiannya pada April 2020 tercatat US$ 0,8 juta. Kemudian, pada Mei 2020 tercatat U$ 6,7 juta atau mengalami kenaikan US$ 5,9 juta (737,50%).

Impor senjata dan amunisi periode Januari-Mei 2019 sebesar US$ 41,7 juta. Kemudian, pada Januari-Mei 2020 sebesar US$ 215,2 juta. Impor Januari-Mei 2020 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebanyak 416,07%.

Nilai impor senjata Januari-Mei 2020 berperan sebesar 0,41% dari total impor non migas. Sebelumnya, Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga agar menghentikan anggaran belanja untuk produk dari luar negeri.

Dia minta seluruh belanja diprioritaskan untuk belanja di dalam negeri. Jokowi menilai belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi saat ini.

Maka dari itu, dia meminta agar regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah tersebut dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan di masa yang membutuhkan upaya luar biasa ini.

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun," kata Jokowi dilansir dari laman Presiden RI, Rabu (8/7/2020).

Jokowi meminta jajarannya untuk bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Selain itu, pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri.

"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang, cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," tuturnya.

Sumber: detik.com

Editor: tom.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!