Siantar, Hetanews.com - Pilkada Siantar digelar 9 Desember 2020. KPUD Siantar mengambil langkah pencegahan dan deteksi dini sesuai protap kesehatan Covid-19, dengan melakukan rapid test kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

PPDP barisan terdepan terjun kelapangan berinteraksi dengan masyarakat umum. Oleh karena itu, seluruh PPPD di-rapid test dengan biaya Rp 350 ribu per orang. Kendati demikian, sesuai SE Kementerian Kesehatan RI disebutkan biaya rapid test tidak melebihi Rp 150 ribu.

"Sesuai surat edaran Kemenkes biaya rapid test itu maksimal hanya Rp 150 ribu per orang. Pemko Siantar tidak menyanggupi," ujar ujar Divisi Teknis KPUD Siantar, Gina Ruth Fefiliana Ginting, Rabu (8/7/2020).

Sepengetahuannya, Pemko Siantar sendiri keberatan dengan batas biaya yang ditetapkan Kemenkes RI. Alasannya karena alat rapid test sendiri masih mahal.

Baca juga: Tarif Rapid Test Dibikin Mahal, dr Ronald Bilang Wacana

"Karena syarat itu, Pemko gak berani menyediakan rapid test. Gak sanggup Pemko karena alatnya sendiri, katanya mahal," ujar Gina.

Itu sebabnya, Gina menyampaikan pimpinan KPUD Siantar berembuk bersama Pemko Siantar mencari solusi agar tahapan pilkada tidak terganggu dengan syarat PPDP harus di-rapid test.

Gina menyebutkan, paling lama Jumat (10/7/2020) para PPDP harus mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh KPU, yang mana syaratnya, harus ada surat keterangan rapid test.

"Paling lama Jumat harus Bimtek. Sebelumnya mereka semua harus di-rapid. Mereka di Bimtek harus berstatus sudah di-rapid," ucapnya. (Leonardo)

Baca juga: Ini Kendala Yang Dialami KPUD Siantar Saat Verifikasi Faktual