Siantar, hetanews.com - Jalur zonasi yang menjadi kendala saat perekrutan siswa baru, di tingkat SMA Negeri Siantar. Terkait hal itu, Anggota DPRD Sumut, Mangapul Purba mengatakan, hal itu dalam tahap pembahasan agar dikembalikan kembali ke daerah (kabupaten/kota).

Anggota DPRD Sumut dari PDI Perjuangan ini mengatakan, terkait zonasi di semua daerah, bermasalah atau bukan hanya di Siantar saja.

Daerah juga sudah menyurati Presiden agar pengelolaan SMA Negeri itu dikembalikan ke kabupaten/kota.

"Secara teknis, sebenarnya penetapan zonasi itu banyak masalah. Seperti sistemnya, akurasi zonasinya dan beberapa permasalahan lagi, terkait perekrutan siswa baru, di tingkat SMA yang dikelola provinsi," ujar Mangapul Purba, anggota DPRD Sumut, Dapil 10.

Mangapul yang diwawancarai wartawan saat kunjungan kerja ke Pemko Siantar, kembali mengatakan, kalau mereka (DPRD) sudah menyuarakan agar dikembalikan ke daerah saja.

"Usul kita DPRD Provinsi agar dikembalikan saja ke daerah. Karenakan daerah lah yang lebih jelas mengetahui zonasi derahnya dan soal akurasi pengukuran zonanya, lebih tepat daerah yang mengelola," ujarnya.

Kita juga akan langsung tinjau SMA Negeri yang ada di Siantar. Salah satu SMA yang akan kita jalani adalah SMA Negeri 1 Siantar dan juga SMK Negeri 1 Perumnas Kabupaten Simalungun, ujarnya.

Tujuannya untuk menanyakan langsung keluhan sekolah, katanya.