HETANEWS.COM

Biayai Beban Dampak Pandemi, Sri Mulyani Naikkan Target Penerbitan SBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani berjalan memasuki ruangan untuk mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020). Rapat itu membahas surat menteri keuangan terkait perkembangan skema burden sharing pembiayaan pemulihan ekonomi nasional. Foto: ANTARA / Akbar Nugroho Gumay

Hetanews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan menaikkan target mingguan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Tujuannya, untuk membiayai belanja manfaat non-publik dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Peningkatan target mingguan penerbitan SBN ini untuk mengantisipasi pembiayaan sampai akhir tahun," kata Sri Mulyani, dalam konferensi video, Senin (6/7).

Perinciannya, target penerbitan Surat Utang Negara (SUN) akan ditingkatkan, dari Rp 30 triliun menjadi Rp 40 triliun. Sedangkan target penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akan ditingkatkan, dari Rp 10 triliun menjadi Rp 15 triliun.

Menkeu menjelaskan, jika pasar tidak bisa menyerap penerbitan SBN sesuai target, maka bank sentral akan menyerap kekurangan target tersebut. Artinya, Bank Indonesia (BI) akan menjadi pembeli siaga atau stand by buyer bagi SBN yang akan diterbitkan untuk belanja manfaat non-publik.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan, biaya untuk menangani dampak pandemi virus corona sebesar Rp 903,46 triliun.

Adapun, pembiayaan akan dilakukan melalui penerbitan SBN. Untuk pembiayaan belanja bagi manfaat publik sebesar Rp 397,56 triliun, akan diterbitkan SBN khusus, yang nantinya dibeli BI.

Sementara untuk pembiyaaan belanja manfaat non-publik, SBN diterbitkan melalui mekanisme pasar. Sebagai informasi, pemerintah dan BI sepakat berbagi beban atau burden sharing, terkait pembiayaan dampak pandemi corona.

Menkeu menjelaskan, BI akan membiayai belanja manfaat publik, yang terdiri dari belanja kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda) Rp 106,11 triliun.

BI juga akan membiayai belanja barang non-publik seperti bantuan UMKM sebesar Rp 123,46 triliun dan pembiayaan korporasi non-UMKM Rp 53,57 triliun.

Namun, pembiyaannya akan menggunakan penerbitan SBN melalui mekanisme pasar, sesuai kesepakatan sebelumnya yang ada pada UU Nomor 2 tahun 2020. Secara perinci, untuk pembiayaan non-publik UMKM, BI akan memperoleh bunga hanya sebesar reverse repo rate dikurangi 1%.

Sedangkan untuk pembiayaan non-publik korporasi, BI memperoleh bunga sebesar reverse repo rate yang saat ini ditetapkan sebesar 4,25%.

Sementara, untuk belanja lainnya sebesar Rp 328,87 triliun, pembiayaannya akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Pembiayaan akan dilakukan melalui penerbitan SBN dengan mekanisme pasar.

Sumber: katadata.co.id

Editor: tom.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!