Simalungun, hetanews.com – Masih banyak dijumpai masyarakat yang tak punya kesadaran untuk menjaga diri dan bahkan membuat jenuh  petugas yang memberikan himbauan portokol kesehatan Covid-19. 

Kondisi tersebut dapat dilihat dari minimnya orang yang tidak menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah, seperti saat berkendara, di pasar dan tempat umum lainnya.            

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Siantar-Simalungun,  Luhut Sitinjak SH mengatakan, sebaiknya dalam penetapan protokoler kesehatan Covid-19, disertai dengan pemberian sanksi hukuman, berupa denda.              

"Menurutku, sebaiknya yang tidak mematuhi protokoler kesehatan atau tidak menggunakan masker, jika keluar rumah didenda saja,"kata Luhut kepada wartawan, Senin (6/7/2020), ketika diminta komentarnya, terkait minimnya kesadaran masyarakat menggunakan masker.               

Jika protokoler kesehatan dilanggar, maka pemerintah daerah, bersama aparatur penegak hukum, dapat menjalankan dan terlindungi oleh aturan dan dijadikan payung hukum, sebutnya.

Dia menyarankan, agar aturan di daerah dapat diterapkan, melalui Peraturan Daerah (Perda). Kondisi dan keadaan di masa penerapan "New Normal" yang kini sedang berjalan, seperti telah meninggalkan masa transisi pandemi, katanya.

Khususnya Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar yang masih berstatus zona merah. Karena semakin hari, kian bertambah PDP di kedua daerah tersebut. Dalam hal ini, pemerintah harus tegas, ujarnya.

Meski sudah ada himbauan dari Presiden dan juga Kapolri, tapi hal tersebut tidak berlaku bagi daerah yang berstatus zona merah, katanya.

Bahkan Sumatera Utara, masih ditetapkan sebagai zona merah, dalam masa transisi New Normal. Maka sebaiknya, kita tetap menjaga diri dengan tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan tetap menjaga jarak, kata Luhut.