HETANEWS.COM

Yang Memberatkan Langkah Presiden Jokowi Mengganti Para Menteri...

Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A

Hetanews.com - Hai, apa kabarmu pekan ini? Pekan pertama di semester kedua 2020 kita lalui bersama dalam situasi yang berbeda karena pandemi. Juli sebagai awal semester kedua 2020 sedang kita masuki.

Bagi sebagian dari kita, pergantian waktu, pergantian bulan dan perubahan semester tidak lagi ditandai karena semua terasa datar bahkan hambar saat pandemi. 

Namun demikian, tetap penting bagi kita untuk menandai waktu. Penting bagi kita mencatat apa yang sudah berlalu dan pergi untuk melawan ingatan kita yang kerap rapuh.

Memasuki pekan lalu sebagai gerbang memasuki Juli, kita masih ingat kejengkelan Presiden Joko Widodo yang dipertontonkan ke publik lewat akun Youtube Sekretariat Presiden. Karena kejengkelan Presiden Jokowi itu, publik dibuat menoleh sejenak dari kesuntukan  menghadapi pandemi sendiri-sendiri.

Karena kejengkelan yang semula adalah konsumsi internal kabinet itu, publik menjadi tahu bahwa Presiden memiliki pembantu yang dipilih sendiri, jumlahnya banyak dan ternyata tidak bekerja.

Kini sudah sepekan lewat sejak kejengkelan Presiden Jokowi disampaikan ke publik atau lebih dari dua pekan sejak kejengkelan itu disampaikan langsung kepada para menteri di Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, 28 Juni 2020. 

Tujuan dari diumbarnya kejengkelan Presiden Jokowi ke publik sudah dicapai yaitu dukungan publik atas langkah-langkah yang akan diambilnya. Dalam kejengkelannya, Presiden Jokowi menyebut akan mengambil langkah-langkah luar biasa atau extraordinary.

Dengan tahapan yang kondisinya disiapkan ini, harusnya, merombak kabinet yang tidak menunjukkan kemajuan signifikan seperti dikeluhkan Presiden Jokowi tidak akan lama lagi terjadi. 

Mencermati periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi dan nyaris setahun periode kedua ini, tidak pernah rencana perombakan kabinet disiapkan prakondisinya serapi dan sepanjang ini.

Membantu ingatanmu yang banyak dipakai untuk keperluan lebih penting dari pada urusan pergantian menteri, saya bantu tengok dua kali Presiden Jokowi merombak kabinetnya. Perlu dicatat, dua kali pergantian menteri di periode pertama dilakukan begitu saja tanpa prakondisi seperti periode kedua ini.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Kerja seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10/2014). Kabinet Kerja Jokowi-JK terdiri dari empat menteri koordinator dengan 34 kementerian dan lembaga setingkat menteri.
Foto: KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES

Lima Menteri dan Sekretaris Kabinet

Pertama, 12 Agustus 2015. Saat itu, Presiden Jokowi yang belum genap setahun menjabat sebagai Presiden mengganti lima menteri dan sekretaris kabinet. Tidak banyak wacana, prakondisi atau "petir sebelum hujan turun".

Publik memberi apresiasi. Karena tidak adanya "petir sebelum hujan turun", sejumlah pihak terkejut dan protes. Kenapa dilakukan mendadak, tanpa konsultasi atau komunikasi sebelumnya?

Pihak Istana Kepresidenan tampil ke publik mewakili Presiden Jokowi mengatakan, keputusan diambil tidak mendadak. Evaluasi kinerja para menteri dilakukan dengan cukup waktu dan bukti.

Pelacakan terhadap menteri pengganti juga dilakukan sangat lama. Bahwa untuk evaluasi dan pelacakan itu publik tidak tahu, itu urusan lain. Yang jelas, Istana memastikan, pergantian menteri bukan keputusan "bangun tidur", tetapi keputusan yang diambil dengan pertimbangan matang.

Lalu, kenapa Presiden Jokowi merombak kabinet dan mengganti lima menteri dan sekretaris kabinet saat pemerintahan belum genap satu tahun pada 2015?

Alasannya untuk percepatan akselerasi program kerja yang dijanjikan dalam kampanye kepada rakyat, konsolidasi pelaksanaan program kerja dan alasan kondisi ekonomi yang saat itu tidak ramah dan butuh tangan-tangan yang lebih cakap.

Jika masih belum ingat juga peristiwanya, saya coba sebut nama-nama menteri yang dilantik Presiden Jokowi, Rabu 12 Agustus 2015 setelah merombak susunan kabinet. Mereka adalah Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Luhut akan merangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang ia jabat sebelumnya. Ekonom Rizal Ramli dilantik sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.

Rizal menggantikan posisi Indroyono Soesilo. Thomas Trikasih Lembong dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel.

Sofyan Djalil, yang sebelumnya menjabat Menko Perekonomian, dilantik sebagai Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago. Mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dilantik sebagai Menko Perekonomian.

Deputi Bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi Andi Wijayanto.
Foto: kompas.com/dani prabowo

Adapun politisi senior PDI-P Pramono Anung dilantik menjadi sekretaris kabinet. Pramono menggantikan posisi Andi Widjayanto. Lumayan memenyegarkan ingatan nama-nama itu?

Jika tidak, tidak mengapa juga. Hidupmu dan kebahagiaanmu tidak tergantung pada nama-nama itu secara langsung.

Setelah 20 Tahun "Kudatuli"

Perombakan kedua kabinet kerja dilakukan setahun setelah perombakan pertama. Tanggalnya mudah diingat, terutama mereka yang usianya kini 40 tahun yaitu 27 Juli 2020.

Selain soal perombakan kabinet, 27 Juli dikenang juga sebagai peristiwa politik besar yang mendorong perubahan dan robohnya kekuasaan orde baru. Tepatnya, 27 Juli 1996, yang dikenang sebagai "Sabtu Kelabu".

Saat itu, pemerintah secara paksa mengambil alih Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Peristiwa politik ini kemudian dikenang juga sebagai peristiwa "Kudatuli" (kerusuhan 27 Juli).

Perombakan kedua kabinet kerja di tanggal 27 Juli 2016 tampak seperti "pengembilalihan" juga. Dengan kekuasaan di tangannya, Presiden Jokowi memasukkan sembilan nama menteri baru, mengganti delapan menteri lama dan menggeser posisi empat menterinya.

Sama seperti perombakan pertama kabinet kerja, pergantian menteri ini tidak gaduh di awal. Tidak diperlukan prakondisi untuk mendapatkan dukungan publik atas langkah yang diambil Presiden dengan otoritas penuh yang dimilikinya.

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, dan Menseskab Pramono Anung serta para calon menteri, berfoto bersama usai pengumuman perombakan kabinet atau reshuffle jilid 2, di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Presiden mengumumkan 12 nama menteri dan Kepala BKPM.
Foto: TRIBUN NEWS / HERUDIN

Alasan pergantian banyak menteri yang dikemukakan saat itu adalah agar para pembantu Presiden di kabinet bekerja lebih cepat, efektif, dan solid. Soliditas menjadi alasan yang mendasari perombakan pertama dan kedua kabinet kerja.

Para pembantu yang mampu bekerja cepat, efektif dan menjaga soliditas dipertahankan. Perombakan kabinet tidak dilakukan lagi sampai periode pertama berakhir dan Jokowi terpilih kembali.

Beberapa menteri yang memiliki "perasaan sama" dengan Presiden Jokowi dipilih kembali menjadi menteri di periode kedua.

Menteri dengan perasaan berbeda

Lalu, dari mana isu perombakan kabinet periode kedua ini berawal? Seperti kita ingat dan catat, isu perombakan kabinet periode kedua Presiden Jokowi ini adalah isu yang paling disiapkan jika dibandingkan dengan perombakan kabinet di periode pertama.

Meskipun tidak lagi berbeban karena tidak lagi akan maju dalam Pemilihan Presiden 2024, langkah Presiden Jokowi untuk mengganti para menteri yang tidak bisa bekerja dan tidak memiliki "perasaan sama" seperti berat sekali.

Untuk mengganti para menteri, biasanya dua alasan pokok dijadikan pijakan. Pertama, soal kompetensi dan integritas para menteri untuk menerjemahkan visi Presiden. Dalam bahasa Presiden Jokowi ada tidaknya "perasaan sama" dalam bekerja.

Untuk pijakan ini, merujuk pada kejengkelan di depan para menteri yang diumbar pekan lalu ke publik, Presiden Jokowi sudah memiliki bukti.  Pijakan kedua adalah soal konstelasi politik. Dinamika politik yang kerap merepotkan jadi pertimbangan mengganti menteri.

Pijakan ini yang kerap jadi bahan "kompromi politik" dengan bagi-bagi kekuasaan.  Soal "kompromi politik" ini yang tampaknya masih menjadi ganjalan sehingga kejengkelan internal diumbar ke publik untuk mendapatkan dukungan.

Permintaan dukungan publik itu sebelumnya sudah dikemukakan Presiden Jokowi saat mengundang pegiat media sosial atau biasa disebut "buzzer Istana" di Istana Bogor, 18 Februari 2020.

Saat itu, usai evaluasi 100 hari pemerintahan, Presiden Jokowi mengatakan di depan para pendukungnya yang aktif di media sosial sedang mengevaluasi kinerja para menteri. Isu perombakan kabinet muncul pertama dari sini.

Presiden Jokowi saat itu masih memberi waktu karena diperlukan penyesuaian. Ada yang bisa cepat beradaptasi, ada yang tidak. Untuk yang tidak cepat beradaptasi, maaf masih diberikan.  Namun, situasi berbeda dan berubah karena pandemi.

Tiga bulan lebih situasi krisis dihadapi karena pandemi, kinerja baik para menteri tidak didapati. Beberapa menteri dirasakan tidak memiliki "perasaan sama".

Berbeda dengan perombakan kabinet sebelum-sebelumnya, Presiden Jokowi membutuhkan banyak prakondisi untuk mengambil langkah yang merupakan bagian dari hak prerogatifnya. Publik kemudian bertanya, ada apa?

Siapa atau apa yang memberatkan langkah ringan Presiden Jokowi sebelum-sebelumnya saat mengganti menteri? Merujuk dua alasan pokok yang dijadikan pijakan saat mengganti menteri yaitu kompetensi menteri dan konstelasi politik, tampaknya pijakan kedua yang belum sepenuhnya diyakini.

Permintaan dukungan publik luas berkali-kali adalah tanda akan hal ini. Pertanyaan berikutnya kemudian mengemuka: hak prerogarif memilih menteri apakah semu belaka?

Apakah di periode kedua ini, mengganti dan memilih menteri tidak lagi bisa dilakukan secara bebas karena pijakan pertama soal kompetensi?

Apakah kompromi sebagai bagian dari konstelasi politik begitu mendominasi? Publik yang dua kali dikondisikan lewat "buzzer Istana" dan kanal Youtube Sekretariat Kabinet sudah memiliki "perasaan sama" dengan Presiden Jokowi. Oya, peristiwa "Sabtu Kelabu" atau "Kudatuli" akan diperingati untuk tahun ke-24 pada 27 Juli ini. 

Sumber: kompas.com

Editor: tom.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!