HETANEWS.COM

Dinas PU Siantar Anggarkan Rp5 Milyar Lebih Untuk Proyek Saat Pandemi Covid – 19, Kejari: Tidak Urgent

Bas Faomasi Jaya Laia SH MH, Kasi Intel Kejari Siantar. Pematangsiantar . (Foto/ay)

Siantar, hetanews.com - Melalui lelang terbuka, Dinas PU Kota Siantar, telah menganggarkan biaya proyek sebesar  Rp5 milyar lebih.

Dengan rincian untuk pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan Siantar sebesar Rp3,4 M, belanja modal gedung dan bangunan/pengadaan bangunan gedung Dinas Kesehatan Siantar sebesar Rp449,97 juta dan rehabilitasi berat gedung fraksi sekretariat DPRD Siantar, senilai Rp1,37 M.

Melalui aplikasi ini, terlihat jelas, Dinas PU Siantar, di bawah kepemimpinan Reinward Simanjuntak, sibuk menargetkan kegiatan, di tengah pandemic Covid-19. Aplikasi ini, dapat diakses semua orang, yaitu terkait penganggaran kegiatan yang bersumber dari APBD Pemko TA 2020.

Kota Siantar yang masih berstatus zona merah, karena semakin bertambahnya pasien Covid-19, tampak terabaikan.

Malah pemerintah daerahnya, sibuk dengan pengerjaan proyek, khususnya PU Siantar yang sibuk melelang pekerjaan, demi memburu waktu 2020 yang tinggal beberapa bulan lagi.

Menanggapi hal tersebut, Kejari Siantar, melalui Kasi Intel, Bas Faomasi Jaya Laia SH MH mengatakan, pihak Kejaksaan akan bertindak secara profesional.

LPSE Kota Siantar.

"Tidak akan melakukan intervensi dalam pelaksanaan kegiatan dan tetap melakukan monitoring,"katanya sembari tersenyum.

Kasi Intel berharap, pokja dan PPK yang sudah ditunjuk dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dalam mengambil keputusan harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Melalui Permen PU No.14/2020 tentang standar dan pedoman pengadaan  jasa kontruksi, melalui jasa penyedia, sudah cukup jelas. Jadi jangan sampai menyimpang, tegasnya.

"Kami dari Kejari Siantar akan melakukan monitoring terhadap hal tersebut dan jika terindikasi terjadi  kecurangan dalam penentuan pemenang, maka jaksa akan melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait untuk memperoleh data yang sebenarnya. Jadi jangan coba-coba menyimpang dari aturan,"kata Bas.

Karena tujuan pemerintah membentuk Pokja adalah untuk mengefisienkan keuangan negara. Sehingga Dinas PU yang telah membuka lelang terbuka tersebut, harus bekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Kejaksaan akan tegas jika terindikasi adanya penyimpangan, katanya lagi.

Meski demikian, di tengah pandemi Covid-19 ini, sebaiknya pemerintah daerah lebih memfokuskan, bagaimana cara mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Apalagi, pembangunan gedung dan rehab, sifatnya tidak urgent atau dengan kata lain, masih bisa ditunda, ungkapnya.

Penulis: ay. Editor: gun.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!