HETANEWS.COM

Mengenal UU Penanganan Covid-19 yang Digugat Amien Rais, Din Syamsudiin hingga Abdullah Hehamahua

Simpatisan dan Keluarga besar Partai Amanat Nasional (PAN) Yogyakarta mengelar aksi solidaritas dan doa bersama untuk Amien Rais di depan Mapolda DIY. Foto: KOMPAS.com/Wijaya Kusuma

Hetanews.com - Salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi ( MK), yakni pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Langkah ini diambil setelah gugatan Amien dkk terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 ditolak oleh MK.

UU Nomor 2 Tahun 2020 berisi tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Tak hanya Amien, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono, dan mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua juga turut memohonkan gugatan tersebut.

Dalam gugatannya, Amien dkk menyoal UU Nomor 2 Tahun 2020 secara formal dan materiil. Dari segi formal, pemohon memandang bahwa UU tersebut bertentangan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UUD 1945.

Apa itu UU Penanganan Covid-19?

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto menjelaskan, UU yang didugat Amien Rais dkk tersebut mengatur kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

Hal itu dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan. "Itu (UU Nomor 2 Tahun 2020) soal kebijakan keuangan, jangan bicara soal Covid-19 nya," ujar Yuri, Kamis (2/7/2020).

Saat dimintai tanggapan mengenai gugatan yang dilayangkan pada UU tersebut, Yuri enggan berkomentar. Pasalnya, hal tersebut bukan kewenangannya untuk menjelaskan.

"Saya enggak akan tanggapi sesuatu yang saya enggak paham. Kan itu ranahnya ekonomi. Sejak kapan saya jadi ahli keuangan," ucap Yuri singkat.

Pertimbangan ditetapkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Warga mengikuti tes cepat (Rapid Test) COVID-19 massal di Lapangan Hoki, Jalan Dharmawangsa, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2020). Badan Intelijen Negara (BIN) telah melakukan tes cepat (Rapid Test) COVID-19 terhadap 34.021 orang serta tes usap (Swab Test) COVID-19 terhadap 4.637 orang di Surabaya sejak Jumat (29/5/2020) sampai Sabtu (20/6/2020) sebagai upaya untuk memutus rantai penularan COVID-19.
Foto: ANTARA/Didik Suhartono

Seperti diketahui, UU Nomor 2 Tahun 2020 ini berisi tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, terdapat beberapa hal pertimbangan ditetapkannya Perppu tersebut.

1. Bahwa penyebaran Covid-19 yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar. Oleh karena itu, berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Bahwa implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional.

Dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak

3. Bahwa implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (forward looking) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan

5. Bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Kebijakan apa saja yang diatur?

6 Warga Positif Covid-19, TIm Gugus Tugas Percepatan Penangulangan Covid-19 Kota Parepare, Lakukan Sterilisasi. (SUDDIN SYAMSUDDIN)

1. Kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan

2. Kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Apa saja kewenangan Pemerintah

1. Menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: Melampaui tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022. 

Sejak tahun anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3 persen (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB).  Penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada poin pertama menjadi sebagaimana dimaksud pada poin kedua dilakukan secara bertahap. 

2. Melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

3. Melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram.

4. Melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa.

5. menggunakan anggaran yang bersumber dari: Sisa Anggaran Lebih (SAL)  Dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan Dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu Dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau Dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

6. Menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel;

7. Menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;

8. Memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan

9. Melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;

10. Memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah 11. Melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.

Sumber: kompas.com

Editor: tom.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!