HETANEWS.COM

Astronout Nainggolan Warning Gugat Wali Kota Siantar

Astronout Nainggolan. (foto/leo)

Siantar, hetanews.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pematangsiantar, Astronout Nainggolan, menyampaikan wacana menggugat Wali Kota Pematangsiantar, Hefriansyah, terkait kesalahan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD), tengah dalam kajian ahli hukum.

"Kita sedang melihat kedudukan hukumnya dulu. Kita ingin berkonsultasi dengan ahli-ahli hukum, agar gugatan yang nanti dilayangkan efektif memberi keadilan,"ujarnya kepada hetanews, (1/7/2020).

Dia juga mengaku, sedang konsultasi ke pakar hukum untuk membuat materi gugatan mereka kuat.

Astronout kembali mengatakan, DPRD Pematangsiantar sempat berkomunikasi dengan Widyaswara dari Kemendagri saat berkunjung ke Pematangsiantar, beberapa waktu lalu. Saat itu, Kemendagri menjelaskan kasus serupa pernah terjadi, di daerah lainnya, di Indonesia.

 "Kita sempat juga menyampaikan hal ini ke Kemendagri saat mereka ke sini. Dari mereka bilang ada kasus serupa terjadi, di salah satu provinsi, dan anggota dewannya menggugat," ujar Astronout yang menyebutkan, hal itu dapat dijadikan acuan untuk menggugat Wali Kota.

Akibat kesalahan perhitungan KKD yang ditandatangani Wali Kota, terang Astronout, mengakibatkan anggota dan mantan DPRD Pematangsiantar, dipersepsikan oleh masyarakat sebagai koruptor.

Padahal katanya, yang salah menghitung KKD adalah pihak Pemko Pematangsiantar, yang mana SK ditandatangani oleh Wali Kota.

"Okelah kalau kerugian materil sudah dikembalikan dengan nilai masing-masing. Tapi immateril berupa stigma anggota dewan ini dianggap korupsi oleh masyarakat. Padahal yang salah hitung itu Pemko," ujar Astronout.

Ia menilai, Hefriansyah tak bisa sembarangan meminta maaf atas kekhilafan yang terjadi. Sebab jabatan Wali Kota bukan main-main.

Setidaknya permintaan maaf harus diwujudkan dengan tanggung jawab untuk membayar temuan BPK tersebut.

"Seharusnya, Walikota yang bertanggungjawab terhadap kekeliruan pembayaran tunjangan anggota DPRD, karena perhitungan tunjangan tersebut dibayarkan berdasarkan SK yang dibuat oleh Walikota. Kita anggota DPRD bersifat pasif, hanya menerima apa yang dibayarkan oleh sekwan,"ujarnya.

Diketahui sebelumnya, hasil audit BPK  menyebutkan, bahwa Pemko Pematangsiantar telah melebihkan tunjangan para anggota dan mantan DPRD Pematangsiantar sebesar Rp 1,14 Miliar, yang dimuat dalam suratnya dengan No.30.C/LHP/XVIII/MDN.04/2020, tanggal 9 April 2020 lalu.

BPK menilai kelebihan tunjangan ini tak sesuai dengan status KKD Pemko Pematangsiantar. BPK menilai KKD berada Siantar layak di level rendah, bukan sedang.

Alhasil, tercatat ada 52 nama di DPRD Pematangsiantar yang dianggap menerima kelebihan tunjangan, dipaksa mengembalikannya. Uang tersebut diperuntukan kepada dewan, guna keperluan tunjangan komunikasi, tunjangan operasional dan tunjangan reses.

Penulis: tim. Editor: gun.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!