HETANEWS.COM

KPK Ungkap Penyebab Korupsi di Desa: Kades Keluar Uang Kampanye, tapi Tak Digaji

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono mendaftarakan diri sebagai calon pimpinan KPK di Kementrian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (4/7).

Jakarta, hetanews.com - Money politik nyatanya tak hanya terjadi di tingkat Pilkada hingga pusat. Money politik pun kerap ditemukan dilakukan dalam pemilu tingkat desa.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono, mengungkap penyebab adanya korupsi di tingkat desa. Salah satunya adalah biaya politik yang tak rasional.

Giri menyebut, calon kepala desa yang berkontestasi di tingkat desa harus mengeluarkan uang kampanye. Sementara, ketika sudah terpilih, ia sama sekali tak menerima gaji. Ini, kata Giri, jadi persoalan.

"Kepala desa itu enggak ada gajinya hanya dibayar dengan bengkok (lahan garapan milik desa). Bengkok yang pada dasarnya untuk pembangunan desa kemudian diasosiasikan sebagai milik kepala desa sendiri," kata Giri dalam diskusi Kongres Kebudayaan Desa, yang digelar daring, Rabu (1/7).

Giri juga membeberkan adanya peluang permainan anggaran dalam dana desa. Ia mengatakan, pengawasan harus dilakukan agar korupsi tak terjadi dan menggerogoti dana yang seharusnya diperuntukkan membangun desa.

Selain itu, permasalahan lainnya adalah tidak adanya apresiasi terhadap pejabat politik yang memadai termasuk terhadap kepala desa hingga tingkat RW.

"Bupati gajinya Rp 6,5 juta, Gubernur Rp 8,5 juta, Presiden Rp 69 juta, Wapres Rp 40 juta. Yang tidak layak dari dibandingkan dan proses ketika dia terpilih. Negara ini selayaknya harus memikirkan kepala desa setidaknya digaji cukup," kata dia.

Ia pun kemudian mencontohkan lurah di Surabaya yang digaji Rp 30 juta, bahkan camat yang bisa sampai Rp 50 juta. Namun hal itu berbanding terbalik dengan kepala desa.

"Sehingga yang terjadi adalah kepala desa hasil pemilihan money politic tadi lakukan upaya kemudian merusak perilaku masyarakat desa itu sendiri," kata dia.

KPK memiliki fokus dalam tiga hal. Pertama penindakan agar orang takut untuk berbuat korupsi. Kedua, pencegahan agar penyelengara negara tak bisa melakukan korupsi. Ketiga, adanya pendidikan dan mengedepankan peran serta masyarakat agar tak ingin melakukan korupsi.

Giri mengatakan, poin pendidikan dan peran serta masyarakat agar tak ingin melakukan korupsi harus banyak melibatkan masyarakat tingkat desa. Harapanya, dapat menghilangkan prilaku korup di tingkat desa.

"Saya mempunyai responsibility di pendidikan dan peran serta masyarakat, harapannya lebih banyak masyarakat terlibat di dalamnya. Yang kita lakukan belum banyak. Kita kerjasama dengan komunitas, buat sekolah desa di sana," kata dia.

"Ada isu komunitas yang kita belajar bersama. Kita belajar juga community base di Lebak Pandeglang kemudian membuat arus santri antikorupsi, sekolah antikorupsi dan sebagainya," pungkasnya.

sumber: kumparan.com

Editor: sella.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!