HETANEWS.COM

Perubahan Nama RUU HIP Harus Timang Psikologis Masyarakat yang Terlanjur Gaduh

Sejumlah petugas menyemprotkan cairan disinfektan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta

Jakarta, hetanews.com - RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) diusulkan untuk diubah namanya menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) usai mendapat berbagai penolakan oleh publik.

Sekjen DPP PPP Arsul Sani yang sejak awal pihaknya sudah menolak RUU HIP meminta agar pengajuan perubahan nama RUU ini dipertimbangkan secara matang

"Soal waktu untuk mengajukan RUU PIP atau apa pun namanya perlu mempertimbangkan situasi psikologis masyarakat yang telanjur gaduh. Untuk inilah, mesti penuh kesabaran membuka ruang dialog dan konsultasi publik," kata Arsul kepada wartawan, Senin (29/6).

Arsul Sani di Gedung DPR
Arsul Sani saat diwawancara di Gedung DPR

Soal substansi yang ditawarkan dalam RUU PIP, Arsul menyebut PPP menunggu isi resmi dari usulan tersebut.

"PPP menunggu saja termasuk soal isinya mau seperti apa. Yang jelas, kami akan tolak kalau mau menormalkan tafsir Pancasila," tegas Arsul.

Sementara itu, Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menjelaskan pengusulan RUU ini merupakan hak anggota DPR. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini menilai aspirasi publik harus diutamakan, terutama maksud dan tujuannya harus dijelaskan secara detail.

Politisi PPP, Achmad Baidowi, diskusi 'Potensi Golput di Pemilu 2019'
Politisi PPP, Achmad Baidowi, pada saat mengisi acara diskusi dengan tema 'Potensi Golput di Pemilu 2019' di Komplek Parlemen, Jakarta

"Sesuai UU 15/2019 jo 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hak mengusulkan RUU itu ada pada anggota DPR, fraksi maupun AKD. Tentu saja PDIP juga memiliki hak untuk itu," ucap Awiek.

Lebih lanjut, Awiek menuturkan, pada prinsipnya isi dari RUU tersebut jangan sampai mendegradasi Pancasila atau sebagai tafsir Pancasila.

"Jika kehadirannya sebagai payung hukum terhadap BPIP ya lebih fokus di situ saja. Namun, perubahan itu, apalagi banyak yang diubah itu sama dengan RUU baru. Jadi, tetap harus melalui prolegnas. Tapi sebaiknya tidak dibahas di masa-masa sekarang, karena pemerintah juga bersikap menunda," tandas Awiek.

Seperti diketahui, setelah RUU HIP mendapat penolakan luas dan pemerintah memutuskan untuk menunda, PDIP mengusulkan agar RUU HIP diubah namanya menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila. Perubahan nama ini juga pernah disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Nantinya, RUU ini hanya memuat tupoksi dan wewenang Pembinaan Ideologi Pancasila, tanpa menafsir kembali sila-sila Pancasila.

Basarah dalam keterangan tertulisnya menyebut PDIP ingin agar nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP). Materi muatan hukumnya hanya mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan tentang pembinaan ideologi Pancasila.

"Tidak membuat pasal-pasal yang menafsir falsafah sila-sila Pancasila menjadi norma hukum UU," kata Basarah, Jumat (26/6)

Jauh sebelum Basarah, Ketua MPR Bamsoet menilai sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini sebuah Undang-Undang teknis, yang berfungsi untuk mengatur bagaimana negara melaksanakan fungsi dan tugas sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila oleh BPIP dan juga MPR RI.

sumber: kumparan.com

Editor: sella.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!