Siantar, hetanews.com - Di era kepemimpinan Hefriansyah-Togar Sitorus, Perda No 1 Tahun 2013 Tentang Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Siantar tak kunjung rampung selama 3 tahun.

Merotasi posisi Kepala Bappeda oleh Walikota Hefriansyah, dari Midian Sianturi ke Hammam Sholeh tidak menjawab penyelesaian revisi RTRW dari tahun 2017-2020, percis 3 tahun era kepemimpinan Hefriansyah.

RTRW menjadi sorotan publik sejak munculnya pro kontra Kampus UNEFA di Jalan Pdt J Wismar Saragih, Kelurahan Bane, Siantar Utara. Merujuk RTRW, kampus milik Yayasan Efarina itu didirikan di zona perkebunan.

Revisi RTRW di Badan Perencenaan Penelitian Pembangunan Daerah (Bappeda), berlangsung sejak Maret 2017. Hal itu disampaikan Kepala Bappeda, Midian Sianturi, kepada Komisi III DPRD Siantar, pada 15 November 2019.

Baca juga: Dua Tahun Revisi RTRW Belum Tuntas, Ini Penjelasan Bappeda


Dikatakan, Perda No 1 Tahun 2013 itu pernah dikaji. Lalu ada peraturan baru dari Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR/BPN. Satu tahun kemudian revisi rampung. Pada 2019, hasil revisi diserahkan ke Kementrian ATR/BPN.

Setelah Midian, ditangan Plt Kepala Bappeda Hammam Sholeh yang dilantik 6 Januari 2020, penyelesaian revisi RTRW itu masih nihil. Meski sedang revisi, acuan saat ini tetap berpegangan pada RTRW Perda No 1 Tahun 2013.

"Perlu kami jelaskan ada 108 Pasal yang harus diuraikan mulai dari pemetaan, pola teknis ruang dan segala macamnya yang harus kita bahas secara detail di Kementrian ATR/BPN," ucap Sholeh saat RDP dengan Komisi III, Selasa (23/6/2020).

Pembahasan pasal demi pasal di Kementerian yang dilakukan sejak Februari tahun ini, juga belum membuahkan hasil. Mantan Kabag Humas ini mengatakan ada banyak revisi RTRW di Perda No 1 Tahun 2013. "Itu karena Covid 19 kita baru selesai, dari 108 pasal hanya 6 pasal baru selesai," imbuhnya.

Ironinya, lima tahun belakangan banyak ditemukan bangunan di Siantar yang tidak sesuai RTRW. Misalnya kawasan hijau persawahan menjadi perumahan. Bila mengacu kepada aturan, konsekuensinya bangunan bangunan itu harus ditertibkan.