Siantar, hetanews.com - Munculnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan Universitas Efarina (UNEFA), di Jalan Pdt J Wismar Saragih, Kelurahan Bane, Siantar Utara, mendapat kritikan pedas. Disebut, ada mafia perizinan yang berkolaborasi dengan pejabat untuk meraup keuntungan.

Kritikan itu, dilontarkan Sekretaris Komisi III, Daud Simanjuntak, saat rapat dengar pendapat (RDP), dengan Kepala Dinas PUPR, DLH, DPMTSP, Bappeda dan Satpol PP Siantar, Selasa (23/6/2020), di ruang rapat gabungan komisi DPRD.

Sebelum melontarkan pernyataan itu, tampaknya Daud mulai jengkel, mendengar alasan Kepala DPMTSP, Agus Salam, yang sejak awal rapat, dianggap berkelit saat ditanya alasan mengeluarkan IMB pembangunan UNEFA.

Agus Salam beralasan, mengeluarkan IMB tersebut, demi semangat iklimi investasi, di Siantar. Alasan IMB dikeluarkan, kata Agus, rekomendasi dari tim teknis.

"Dengan semangat investasi, kami mencoba untuk mengakomodir dan berkoordinasi dengan dinas - dinas terkait tentang tata ruang. Sehingga kami berkesimpulan mengeluarkan izin," ucapnya.

Baca juga: Komisi III Minta Pembangunan 2 Rumah Sakit di Siantar Dihentikan

Pernyataan itu pun makin membuat geram anggota Komisi III lainnya, dan khususnya Daud Simanjuntak, yang sebelumnya hanya meminta pengakuan jujur dari Kadis DPMTSP.

"Mafia perizinan sudah ada di kota ini, berkolaborasi dengan pejabat, bukan karena investor, jadi suka - suka kita," tegas Daud.

Dikatakan Daud, pemberian izin yang menyalahi aturan, bukan pembangunan UNEFA saja. Namun banyak izin yang dikeluarkan karena persekongkolan untuk meraup keuntungan, ujarnya.

"Bukan hanya Efarina. Ada mess, perumahan, lalu bangunan yang membuat banjir di sekitar SMPN 2, banjir di Tambun Nabolon. Ada gudang yang beralih fungsi jadi pabrik, bangunan RS Vita Insani, di atas parit drainase," tegas Daud.

Selain Daud, Anggota Komisi III, Astronout Nainggolan,  juga melontarkan kritikan.

Sebelumnya, kata dia, ada indikasi penyalahgunaan wewenang atas keluarnya IMB tersebut.

Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan ini berpendapat, keluarnya IMB pembangunan rumah sakit tersebut, dapat diuji di mata hukum.

“Saya lihat ada penyalahgunaan wewenang. Dan kalau ini dibiarkan, ini bisa kami tuntut ke pengadilan. Biar diuji. Bukan hanya satu masalah izin, ada 5 kasus bermasalah," ucapnya.

Terungkap saat RDP, peruntukan lahan bukan untuk kawasan rumah sakit. Plt Kepala Bappeda, Hammam Sholeh mengatakan, sesuai Perda No 1 Tahun 2013, tentang RTRW, peruntukan lahan berdirinya UNEFA, merupakan zona perkebunan.

"Itu masih wilayah zona perkebunan," kata Hammam Sholeh.

Selain Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak mengeluarkan izin lingkungan, maupun syarat lainnya atas pembangunan rumah sakit tersebut. Begitu pun Dinas PUPR.

"Kami akui ada yang salah. Dari PUPR kami tidak mengeluarkan rekomendasi. Tapi kami tidak mengeluarkan izin terkait peruntukan tanah," kata Kadis PUPR Siantar, Reinward Simanjuntak.

Sementara itu, Ketua Komisi III, Denny Torang Siahaan, memastikan pihaknya bukan semata - mata menyudutkan RS Efarina.

Kata Denny, Komisi III turut  mendesak Pemko Pematangsiantar untuk menghentikan bangunan lain yang menyalahi aturan.

"Perlu diluruskan, kita bukan terkesan semata-mata menyudutka Efarina. Tapi ini menyeluruh. Seluruh Pematangsiantar," jelasnya.

Selain menyiapkan rekomendasi, lanjut Denny, Komisi III meminta Satpol PP untuk menyurati pihak pengusaha rumah sakit, agar memberhentikan proses pembangunan untuk sementara. (*)