HETANEWS.COM

Kekeliruan Peraturan Wali Kota Siantar Memakan Korban

Kantor DPRD Siantar.

Siantar, hetanews.com - Salah satu poin dalam Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) BPK RI bernomor : 38.C/LHP/XVIII.MDN/2020 pertanggal 09 April 2020, merekomendasikan kepada Wali Kota Pematangsiantar agar memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menarik kelebihan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), Dana Operasional (DO), dan tunjangan reses tahun 2019, kepada masing-masing pimpinan dan anggota DPRD Kota Pematangsiantar.

Alasan penarikan pendapatan dewan tersebut, disebabkan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kota Pematangsianatar tahun 2019, masuk dalam kelompok rendah, yaitu di bawah Rp 300 miliar.

Terkait persoalan pengembalian kelebihan pembayaran yang diterima DPRD, pada tahun 2019, Goklif Manurung mengatakan, “Nama-nama DPRD Siantar, periode 2014 hingga 2019 dan periode 2019 hingga 2024 yang diminta untuk mengembalikan kelebihan pendapatannya sebagai anggota dewan, ibarat peribahasa ‘orang yang makan nangka, DPRD yang kena getahnya’. Bahkan bila ditarik keatas, hal ini disebabkan Wali Kota siantar lalai dan keliru, menetapkan Peraturan Wali Kota tentang KKD ke dalam kelompok sedang, yang mungkin tanpa koreksi dan evaluasi,”ungkapnya.

Lebih lanjut, dikatakan Goklif Manurung, bahwa sesuai Permendagri No.62 tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, cara menetapkan KKD adalah dengan menghitung realisasi APBD 2 tahun anggaran sebelumnya, pada Pendapatan Umum Daerah, kemudian mengurangkannya dengan variabel belanja ASN. Itu artinya, penentuan KKD Kota Pematangsiantar tahun 2019, dihitung melalui realisasi APBD 2017.

“Saya menduga, bahwa Wali Kota Siantar tidak paham membaca Permendagri, sehingga menerima begitu saja laporan yang salah dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Siantar  tahun 2017 yang diketuai Sekda Siantar. Bagi saya, ada saat tertentu kekeliruan Wali Kota bisa ditolerir, tapi terkait persoalan ini, Wali Kota Siantar harus bertanggung jawab karena ulahnya mengakibatkan orang lain (baca DPRD) menjadi tidak nyaman,”ucap Goklif lagi.

Untuk menindaklanjuti LHP BPK RI tersebut, maka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus DPRD Siantar dengan TAPD mengenai LHP BPK RI sudah dilakukan.

“Dari yang saya dengar, TAPD mengatakan karena KKD tahun 2017 dimasukkan dalam kelompok sedang dan tidak dikoreksi BPK, maka dianggap sudah benar. Akibatnya ada sekitar Rp50 Miliar Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) tidak dimasukkan menjadi varian pengurang terhadap realisasi Pendapatan Umum Daerah (PAD, DAU, DBH transfer Pemerintah Pusat), sehingga KKD menjadi di atas Rp300 Miliar dan masuk kedalam kelompok sedang,"jelasnya.

Menurutnya, keterangan pembenaran seperti itu tidak bisa ditoleransi menjadi alasan Wali Kota Siantar lepas tangan dalam persoalan ini.

“Kalau kita melihat terbitnya permendagri No.62 tahun 2017 adalah pada tanggal 2 Agustus 2017, sebenarnya masih ada waktu TAPD sekitar hampir 5 bulan untuk menyesuaikan kedalam kelompok apa  KKD Siantar dimasukkan. Tapi dengan kejadian ini, dugaan saya, bahwa Wali Kota Siantar tidak serius, atau bahkan tidak becus membina jajarannya. Akibatnya, unsur pimpinan dan anggota DPRD Siantar yang dalam nomenklatur APBD, bukan sebagai kuasa pengguna anggaran, menjadi korban keburukan penanganan keuangan daerah,”kata  Manurung menutup keterangannya.

Hasil audit BPK sebelumnya menyebutkan, bahwa Pemko Pematangsiantar telah melebihkan 'uang jajan' para anggota dan mantan DPRD Pematangsiantar sebesar Rp 1,14 Miliar, yang dimuat dalam suratnya dengan No.30.C/LHP/XVIII/MDN.04/2020, tanggal 9 April 2020 lalu.

Sekertaris DPRD Pematangsiantar, Waden Siboro menyebutkan, ada 14 mantan Anggota DPRD Pematangsiantar yang sama sekali belum mengembalikan kelebihan tunjangan yang diberikan tahun 2019. Bahkan, ke 14 mantan dewan tersebut, belum ada yang mencicil.

Penulis: tim. Editor: gun.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!