HETANEWS.COM

Uang Tunjangan DPRD: Bila Tak Dikembalikan Bisa Dipidana?

Anggota DPRD Pematangsiantar

Siantar, hetanews.com - LHP BPK RI perwakilan Sumut  menemukan kerugian sebesar Rp 1,14 Miliar atas kelebihan tunjangan DPRD Pematangsiantar. Namun uang kelebihan tersebut belum sepenuhnya dikembalikan anggota DPRD dan mantan anggota DPRD Pematangsiantar.

Dari LHP BPK RI Sumut TA 2019 atas keuangan Pemko Pematangsiantar, dijelaskan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dengan tunjangan DPRD yang sesuai hanya Rp 2,6 Miliar. 

Namun  Pemko Pematangsiantar memberi anggota dan mantan anggota DPRD Pematangsiantar sebesar Rp 3,7 Miliar.Sehingga selisih sekitar Rp 1,14 miliar yang dianggap sebagai dugaan kerugian negara. 

Uang tersebut diberikan untuk Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI), Dana Operasional (DO) dan tunjangan reses tahun 2019 anggota DPRD periode 2014-2019 dan periode 2019-2024. 

Diketahui tunjangan DPRD dihitung dari KKD Pemko Pematangsiantar. Jika KKD rendah, maka tunjangan DPRD rendah dan begitu sebaliknya. Pada TA 2019 KKD Kota Pematangsiantar dinyatakan sedang namun BPK menyebut KKD rendah.

Baca juga: Soal Temuan BPK Di Anggaran DPRD, Sekwan Sebut Kesalah Pahaman KKD

Hal ini memicu kecurigaan publik jika adanya permainan terhadap status KKD pada TA 2019 yang menimbulkan kerugian sekitar Rp 1,14 Miliar.

"Ada indikasi KKD dibuat sedang untuk menambah tunjangan DPRD. Pertanyaan siapa yang bermain disini, kenapa hanya 2019 hal itu terjadi," kata Ferry Simarmata dari LBH Pematangsiantar, Rabu (17/6/2020).

Batas waktu untuk pengembalian kelebihan tunjangan sudah jatuh tempo. Menurut informasi dari sekretariat DPRD, uang yang terkumpul masih Rp 150 Juta dari Rp 1,14 Miliar. Anggota DPRD menyicil pengembalian dan ada yang tidak membayar.

Mengenai jatuh tempo pembayaran seperti yang diatur dalam regulasi, Ketua LSM Leppansi, Ganda Napitu, berpendapat anggota DPRD yang belum mengembalikan dapat dipidana. 

"Dari LHP BPK 2019 kerugian negara harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan bisa dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan," 

"Kalau dicicil itu tidak mungkin. Logikanya, kalau begitu berarti Koruptor kalau korupsi bisa menyicil lah semua kerugian negara yang sudah diraup," kata Ganda menganalogikan. 

Hetanews berupaya menghubungi Pelaksana tugas Kepala Inspektorat Siantar, Junaidi Sitanggang untuk mengkonfirmasi hal itu. Beberapa kali dihubungi dan berkirim pesan, mantan Kabag Tapem itu enggan memberi penjelasan.

Baca juga: Jatuh Tempo, Anggota DPRD Siantar Belum Kembalikan Kelebihan Tunjangan

Editor: edo.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!