HETANEWS.COM

Jatuh Tempo, Anggota DPRD Siantar Belum Kembalikan Kelebihan Tunjangan

Anggota DPRD Siantar

Siantar, hetanews.com - Mantan dan Anggota DPRD Siantar belum seluruhnya megembalikan sisa kelebihan pembayaran tunjangan hingga jatuh tempo 16 Juni 2020. Padahal BPK RI perwakilan Sumut sudah memberi waktu lebih 60 hari. 

Sebanyak 52 orang terdiri 22 mantan Anggota DPRD dan 30 Anggota DPRD masih sebagian yang melunasi. 22 mantan anggota DPRD periode 2014-2019 hanya 8 orang yang mencicil selebihnya belum membayar.

Sementara dari 30 anggota DPRD Periode 2019-2020, hanya 7 orang yang sudah melunasi selebihnya masih mencicil. 

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP  BPK RI Perwakilan Sumut atas keuangan Pemko Pematangsiantar TA 2019, terdapat Rp 1,14 Miliar kerugian negara dari kelebihan pembayaran uang tunjangan (TKI,Do dan Reses) Anggota DPRD Pematangsiantar.

Pelaksana tugas Sekretaris DPRD,  Wanden Siboro menyebut, dari Rp 1,14 Miliar masih terkumpul sekitar Rp 150 juta hingga hari Rabu 17 Juni 2020. Padahal LHP BPK RI diterbitkan pada 9 April 2020.

"Ada yang membayar lunas dan ada yang membayar cicil. Kurang lebih baru Rp 150 juta yang kita terima dari anggota dewan aktif dan sebagian mantan anggota dewan periode lalu," ujar Wanden, Rabu (17/6/2020).

Wanden enggan berkomentar mengenai sanski jatuh tempo pembayaran. Menurutnya, itu kewenangan inspektorat. Upaya yang dilakukan saat ini sebatas menyurati kembali siapa yang belum melakukan pembayaran.

"Kita hanya menyurati kembali. Itu lah tugas kita. Sesuai dengan rekomendasi BPK itu harus ditindak lanjuti," katanya.

Meski belum sepenuhnya uang tersebut dikembalikan, Wanden beranggapan ada etikad baik anggota DPRD mencicil. 

"Mencicil ada etikad baik. Tak ada batas waktu penyicil. Pembayaran melalui Bendahara dan ke kas Daerah," ucapnya.

Selain menyurati kembali 14 mantan anggota DPRD yang belum menyicil, pihaknya juga akan melaporkan jumlah uang yang sudah dikembalikan ke BPK RI Perwakilan Sumut. 

"Mereka [DPRD] gak tahu ternyata uang yang diterima tahun lalu ada masalah. Makanya hari ini kita mau laporkan ke BPK kalau sudah menerima uang pengembaliannya sekian juta," terang Wanden.

Baca juga: Kelebihan Pembayaran Gaji DPRD, Pengamat: Penghitungan TAPD Buruk

Penulis: tim. Editor: edo.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!