HETANEWS.COM

Ada Dugaan Pungli di SD Negeri 094153 Karangsari, Bupati Simalungun Harus Tegas

SD Negeri 094153 Karangsari.

Simalungun, hetanews.com - Peraturan Menteri Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar, jelas disebutkan soal larangan memungut biaya satuan pendidikan.

Pungutan jenis apapun itu tidak diperbolehkan, baik saat lulus – lulusan ataupun penerimaan siswa baru (PSB), mulai dari tingkat SD, SMP dan SLTA sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah.

Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau SLTA sederajat.

Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bagi yang melanggar mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (penjara).

Faktanya, di Kabupaten Simalungun, di masa pandemi Covid - 19 ini, di beberapa sekolah saat pengambilan surat keterangan lulus, ternyata menjadi ajang kepala sekolah untuk melakukan pungli. Salah satunya di SD Negeri 094153 Karangsari, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun yang mematok untuk mengambil surat kelulusan, harus bayar Rp 220 ribu per siswa.

Bukan hanya di situ saja, di beberapa sekolah lainnya juga melakukan hal serupa. Ada juga beberapa sekolah yang melakukan pungli yang mematok dengan beragam ada yang Rp 150 ribu dan bahkan ada yang sampai Rp 300 ribu.

"Untuk mengambil surat kelulusan itu, kami harus membayar ke sekolah Rp 220 ribu. Dan itu langsung dipatok oleh kepala sekolah," ujar masyarakat yang bercerita kepada hetanews, Rabu (17/6/2020).

Hal tersebut, juga diungkapkan salah seorang siswa yang berumur 12 tahun, kepada hetanews, saat ditemui di sekolah. Dia mengatakan kalau mereka untuk mengambil harus bayar Rp 220 ribu.

"Kami disuruh bayar, kalau tidak dibayar, kami tidak bisa mengambil surat kelulusan. Makanya kami bilanglah sama orang tua biar dibayar," ujar si anak dengan polosnya.

Terpisah, Tambaria Sinaga, kepala sekolah SD Negeri 094153 Karangsari, saat dikonfirmasi, membantahnya dan mengatakan kalau itu tidak benar.

"Tidak benar itu. Kami tidak pernah melakukan pengutipan kepada siswa yang mengambil surat kelulusan," ujarnya sembari mengatakan, 'suruh orang yang mengatakan itu ke mari', dengan nada tinggi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Elfiani Sitepu, saat dimintai keterangan, terkait adanya dugaan pungli, di beberapa sekolah, tidak dapat dihubungi.

JR Saragih Selaku Bupati Simalungun harus tegas mengusut dugaan pungli ini karena telah mencoreng pendidikan

Pengamat pendidikan UNIMED, Muhammad Rijal Hasibuan, sangat menyayangkan, kalau ada kepala sekolah melakukan pungutan liar (Pungli) saat mengambil surat keterangan lulus.

"Di saat pandemi Covid – 19 ini, seharusnya orang tua siswa itu dimudahkan. Bahkan seharusnya mereka itu diberikan insentif, bukannya disusahkan dengan hal seperti ini. Kita berharap pengawas dan pembina harus bertanggung jawab dengan ulah yang dilakukan bawahannya," ujarnya.

Dia mengatakan kalau pungli ini seharusnya tidak terjadi. JR Saragih, selaku Bupati Simalungun harus mengambil tindakan karena hal ini sangat mencoreng wajah pendidikan, tegasnya.

"Kita sama-sama berharap agar masyarakat betul-betul memperhatikan cara-cara yang tidak terpuji ini. Kita bersama-samalah agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan jangan ada yang menutup-nutupi," ujarnya.

Kalau indikasi pungli ini benar adanya, maka silahkan dilaporkan kepada pihak berwajib karena tindakan ini tindakan korupsi, sarannya.

Penulis: tim. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!