Siantar, hetanews.com - Beberapa masyarakat dan juga pengamat kota Siantar, mengkritik keberadaan odong-odong yang kerap menimbulkan kemacetan dan kekhawatiran terhadap penumpang yang kebanyakan anak-anak.

Satpol PP, Dinas Perhubungan dan juga Polres Siantar, sudah membahasnya dalam rapat, pada Selasa (9/6/2020) lalu, di kantor Satpol PP.

Kasat Pol PP, Robert Samosir yang sebelumnya dikonfirmasi media ini mengatakan, hasil rapat tersebut, yaitu, akan menyurati pengusaha odong - odong agar diajukan menjadi sarana pariwisata dan menyesuaikan peraturan daerah.

Menyurati pengusaha yang menggunakan trotoar di inti Kota Siantar agar diberi sanksi tegas. Dan meminta data resmi, terkait petugas juru parkir, pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan titik lokasi tempat parkir yang resmi.

Dari hasil rapat tersebut, hetanews mengkonfirmasi Kasat Lantas Siantar, AKP Muhammad Hasan, Kamis (11/6/2020).

Dikatakan, kalau odong-odong tersebut akan diajukan jadi sarana pariwisata dan lebih bagus.

Baca juga: Sikapi Odong – odong, Satpol PP Rapat Bersama Polres dan Dishub Siantar

Tetapi lebih baiknya, melalui Pemerintah Kota Siantar, tetaplah difasilitasi dan dijadikan sarana pariwisata, sarannya.

"Kalau saya sebagai Kasat Lantas hanya akan mendukung kalau odong-odong tersebut jadi sarana pariwisata. Namun saat inikan, ijinnya maupun undang-undang perlalulintasan perihal odong-odong. Jadi tetap akan kita lakukan penindakan,"ujarnya.

Saat disinggung, apakah kendaraan odong - odong itu memiliki ijin dan tidak menyalahi Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan? Dia mengaku, tidak ada untuk odong - odong.

"Yang jelas tidak ada undang-undang lalulintas untuk odong-odong. Kita tetap lakukan penindakan. Kalau saat ini kita masih melakukan himbauan dan teguran kepada pengusaha odong-odong. Setiap sore anggota kita selalu ke lapangan, memantau dan tak hentinya memberikan teguran," ujarnya, sembari menunjuk foto saat petugas melakukan penertiban.

Ditanya kembali, terkait informasi adanya pengutipan kepada pengusaha odong-odong, agar mereka diberikan ijin maupun keamanan. Muhammad Hasan menegaskan agar segera dilaporkan.

"Kalau memang ada pengutipan terhadap pengusaha odong-odong, demi keamanan dan ijinnya, silakan dilaporkan saja," tegasnya.