HETANEWS.COM

Anies Disarankan Injak 'Rem Darurat' Bila Angka Reproduksi Corona Naik

Ilustrasi (Foto: dok. detikcom)

Jakarta, hetanews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi PSBB masa transisi. Keputusan ini juga disertai pelonggaran aktivitas ekonomi di beberapa tempat dengan syarat mematuhi protokol kesehatan dengan ketat.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan selama masa transisi akan ada pengawasan yang ketat. Bila ada pelanggaran terhadap protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, Anies mengaku tak ragu menggunakan kewenangan untuk memberlakukan kembali PSBB.

"Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin mengejar keuntungan, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seperti bulan-bulan sebelumnya," ujar Anies dalam pernyataan pers di Jakarta, Kamis (4/6), saat pengumuman perpanjangan PSBB.

"Bila itu sampai terjadi, Pemprov DKI Jakarta dan Gugus Tugas DKI Jakarta tidak akan ragu dan tidak menunda menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi," kata dia.

Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Bayu Satria Wiratama mengatakan kebijakan 'rem darurat' memang harus ditempuh jika kasus penularan kembali menanjak naik. Parameternya adalah tingkat penularan atau angka reproduksi kembali naik dan mulai menyentuh angka 1,5.

Lazimnya, menurut Bayu, dalam kondisi seperti itu, angka reproduksi punya kecenderungan terus meningkat. "Ada kemungkinan kasus transmisi lokal tidak terkontrol. Lalu mulai muncul agak banyak kasus baru," ujar Bayu, yang saat ini sedang memperdalam ilmu epidemiologi di Taipei Medical University, Taiwan.

Parameter lainnya adalah memperhatikan juga fluktuasi angka indikator-indikator pelonggaran yang telah disusun, seperti tren pasien dalam pengawasan, kasus positif, kematian, dan jumlah tes PCR.

Kebijakan rem darurat ini pernah ditempuh sejumlah negara yang telah melonggarkan pembatasan, antara lain Korea Selatan dan Singapura. Pada akhir Mei lalu, Korsel dikabarkan kembali menerapkan pembatasan setelah sebulan melonggarkan karena terjadi tren peningkatan kasus baru infeksi virus Corona.

"Emergency break dibutuhkan saat kasusnya kembali beranjak naik. Ini mencegah biar puncak gelombang kedua tidak tinggi. Jadi, ketika mulai naik sedikit, langsung di-break. Lalu dikontrol lagi," ujar Bayu. "Kebijakan ini juga harus diterapkan tidak hanya di Jakarta, tapi juga diterapkan di daerah lain yang mengadakan pembatasan."

Lalu apakah jika 'rem darurat' ini 'diinjak' Pemprov DKI Jakarta maka PSBB yang ketat harus kembali diberlakukan di seluruh wilayah

DKI Jakarta? Bayu mengatakan pembatasan yang ketat memang jadi momok, terutama bagi para pelaku perekonomian. Namun kondisi pemberlakuan kembali PSBB seperti bulan-bulan sebelumnya sebenarnya bisa dihindari.

Hal tersebut tergantung kapasitas dan kemampuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta menelusuri kasus-kasus baru. Pelacakan orang-orang yang terinfeksi COVID-19 harus cepat dilakukan begitu muncul kasus baru.

"Kuncinya kembali pada kecepatan respons. Seberapa cepat dan luas tracing serta isolasi orang-orang yang punya risiko tinggi. Masalah kebocorannya di mana. Apakah berasal dari 66 RW yang masih dalam wilayah merah atau adakah sumber baru. Kalau mereka melakukan itu dengan cepat, kemungkinan PSBB tidak seketat sebelumnya," ujar Bayu.

Menurut Bayu, pembatasan bisa dikonsentrasikan hanya pada wilayah yang terdapat pasien-pasien baru. "Jadi hanya kawasan tertentu saja, tidak semua wilayah Jakarta akan kena," katanya.

sumber: detik.com

Editor: sella.