HETANEWS.COM

Pilkada Serentak 2020 saat Pandemi COVID-19, Terancam Sepi Partisipasi

Ilustrasi pilkada

Jakarta, hetanews.com - KPU bersama Komisi II DPR dan pemerintah telah sepakat menggelar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua KPU Arief Budiman.

Sebelum menetapkan Pilkada Serentak jatuh pada 9 Desember, ada tiga opsi yang disiapkan untuk melaksanakan pemilihan antara lain Desember 2020, Maret 2021, dan September 2021.

Selain itu seluruh tahapan pelaksanaan dilakukan dengan menerapkan standar protokol COVID-19. KPU selaku penyelenggara pilkada menyanggupi seluruh keputusan itu.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, hingga saat ini pandemi COVID-19 sudah menjadi permasalahan global. KPU sempat mengusulkan Pilkada ditunda lagi Maret atau September 2021 dengan harapan corona mereda, tapi anggapan itu ternyata tak relevan.

"KPU memutuskan tahapan pilkada ditunda pada 21 Maret dengan anggapan bahwa kita akan lanjutkan ketika COVID-19 itu berakhir. Tapi WHO memprediksi bahwa pandemi ini dimungkinkan tidak akan hilang sehingga pandangan kita berubah," kata Viryan.

Hanya saja, sejumlah pihak masih meragukan kesiapan KPU untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi virus corona. Bahkan jumlah pemilih terancam tidak memenuhi target.

Rapat kerja komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu dan DKPP
Rapat kerja komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas Pilkada serentak 2020 dan isu aktual.
  • KSP Khawatir Partisipasi Pemilih Rendah dan Tak Demokratis

Deputi V Bidang Politik Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhanawardhani, mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah pandemi virus corona mengancam partisipasi memilih.

"Penyelenggara pemilu tidak memiliki pengalaman pilkada di tengah wabah, pemilu kebanyakan dengan bencana alam. Sehingga ada kekhawatiran partisipasi rendah dan tidak demokratis serta klaster penambahan positif COVID-19 akibat pilkada," kata Jaleswari.

Menurut Jaleswari, pelaksaan pilkada di tengah pandemi virus corona bukan hanya menyoal ancaman kesehatan. Namun juga berkaitan dengan proses demokrasi di Indonesia.

Maka dari itu, demi mengantisipasi konflik dalam pelaksanaannya, pemerintah akan mendukung pelaksanaan pilkada sehat dalam setiap tahapannya. Termasuk mengerahkan aparat agar tidak terjadi gangguan.

Sidang Putusan MK
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini (kiri) bersama Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartikasari menghadiri sidang putusan, Rabu (29/1).
  • Partisipasi Terancam Turun, KPU Perlu Terobosan

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai pelaksaan Pilkada Serentak di 270 daerah di tengah pandemi virus corona terkesan dipaksakan. KPU selaku penyelenggara harus bekerja keras dan lebih serius mengatasi ancaman virus corona di daerah pemilihan yang peningkatan kasusnya masih tinggi.

"Situasi saat ini saja masyarakat banyak yang tidak merasa aman dan nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan dan berkumpul dengan banyak orang. Sementara karakter pilkada sebaliknya. Mensyaratkan inklusivitas, partisipasi, dan interaksi antara orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraannya," ucap Titi.

Titi mengungkapkan, dampak pilkada di tengah pandemi COVID-19 berkaitan dengan persiapan regulasi, anggaran, dan kapasitas penyelenggara yang belum memberikan kepastian. Jika KPU tidak siap, maka bisa mengakibatkan menurunnya kualitas pilkada yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan dan kredibilitas demokrasi.

Sejumlah tahapan pilkada yang memerlukan partisipasi di antaranya penyusunan daftar pemilih, kampanye, hingga pemungutan suara. Lebih mengkhawatirkan dampak pilkada saat pandemi adalah munculnya kecurangan.

Maka dari itu, KPU perlu membuat terobosan dalam menjamin partisipasi pemilih di Pilkada 9 Desember. Titi mengkritik pembahasan soal kesiapan pilkada selalu berfokus pada persoalan teknis.

Anggota Komisi II DPR F-PKB Sukamto
Anggota Komisi II DPR F-PKB Sukamto.
  • Partisipasi Pemilih di Pilkada Diprediksi Tak Capai 50 Persen dan Rawan Money Politics

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Sukamto, mengaku khawatir dengan Pilkada Serentak 2020 yang dipaksakan digelar di tengah pandemi. Sebab banyak orang enggan keluar rumah demi mencegah virus corona.

"Ini lebih (rentan) lagi kepada money politics. Karena orang yang tidak mendapatkan apa-apa mungkin kesadarannya 'ah ngapain, apa gunanya'. Wong juga enggak ada ikatan batin, enggak ada beban moral dengan salah satu kandidat," kata Sukamto.

Oleh sebab itu, Fraksi PKB dalam rapat pembahasan pilkada di Komisi II, mengusulkan pelaksanaan e-voting (pemilihan elektronik) untuk meminimalisir money politics. Sialnya, hal itu menjadi kendala, sebab tak semua daerah di Indonesia melek teknologi.

Selain ancaman money politics, Sukamto memprediksi partisipasi pemilih juga akan rendah. Dia mengakui situasi saat ini berbeda dengan Pilkada Serentak di situasi normal.

Dia bercerita ada tetangganya di Sleman, Yogyakarta, yang sejak bulan Februari enggan bertemu warga. Diundang kenduri tak datang, pun ketika dikirimi sesuatu hanya minta diletakkan di pagar gerbang.

"Jadi, tidak mau keluar sama sekali. Sehingga saya melihat pemilu nanti sulit untuk mencapai 50 persen (partisipasi pemilih). Meskipun tidak mempengaruhi batal atau tidaknya pemilu, tetapi kan ironis sekali kalau yang datang hanya 30 persen," ucap legislator dapil Yogya itu.

launching buku #kamioposisi
Mardani Ali Sera (kiri) dan Rocky Gerung saat launching buku #kamioposisi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).
  • Peserta Pilkada Mesti Kreatif Gaet Pemilih, Kampanye Bisa Lewat Tik-tok

Di tengah ancaman sepi pemilih, anggota Komisi II DPR F-PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, peserta pemilu harus pintar manfaatkan media sosial.

"Perlu kreativitas peserta pilkada untuk membuat tiap segmen tertarik; gagasan, e-kampanye, materi kampanye yang disalurkan melalui platform digital seperti games, Tik-tok, social media hingga ide kreatif mengatasi COVID-19," kata Mardani.

Mardani mengakui sangat berat ketika mengambil keputusan ketika menyepakati Pilkada Serentak 2020 digelar 9 Desember. Jika digelar 2021, maka akan banyak daerah yang diisi oleh Penjabat (Pj).

Padahal saat ini menurutnya di beberapa daerah perlu kepala daerah definitif dengan kewenangan penuh, menggantikan sementara kepala daerah yang berkampanye. Selain itu, belum ada kepastian, dari berbagai masukan, seluruh opsi baik Desember 2020, Maret 2021 hingga September 2021 semua mengandung ketidakpastian.

Atas dasar itu, Mardani mengatakan semua pihak harus bersiap menghadapi COVID-19. Maka dari itu seluruh fraksi di Komisi II DPR mengambil risiko Pilkada Serentak jatuh 9 Desember 2020.

RDP Anggaran Pilkada 2020
Ketua Bawaslu Abhan (kedua kanan) mengikuti mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen.
  • Bawaslu: 70 Daerah yang Pilkada Sedang Laksanakan PSBB, Bisa Jadi Kendala Bagi KPU

Bawaslu terus memantau seluruh tahapan pelaksaan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, ada sekitar 70 daerah dalam status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari total 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada.

Namun, Bawaslu tidak merinci daerah mana saja yang masuk dalam status PSBB. Hanya saja status PSBB akan menjadi kendala tersendiri bagi KPU dalam melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dan pencocokan penelitian (coklit) data pemilih.

Bawaslu menunggu bagaimana KPU akan mengatur mekanisme dua hal tersebut dalam Peraturan KPU (PKPU).

"Kami melihat bahwa kalau ini sudah jadi keputusan (PKPU) dan dilanjutkan tahapannya maka sebagian kegiatan tidak bisa konvensional. Tetapi lebih ke mekanisme daring ya. Seperti diskusi ini," ucap Abhan.

"Tapi kita lihat nanti PKPU-nya seperti apa. Apakah nanti coklit atau verifikasi faktual calon perseorangan menggunakan media daring," tambahnya.

Maka dari itu Bawaslu kembali mengingatkan KPU dan pemerintah harus memperhatikan keselamatan rakyat. Sehingga penerapan protokol COVID-19 harus dilakukan secara ketat agar tidak ada potensi penyebaran virus yang dapat merugikan pemilih.

Sumber: kumparan.com 

Editor: suci.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!