HETANEWS.COM

Belajar Dari Kesuksesan Dan Kegagalan Negara Lain Dalam Menghadapi Pandemi

Ilustrasi. Foto: Anna Shvets/Pexels

Hetanews.com - Sampai dengan Bulan Juni 2020, Covid-19 adalah pandemi yang memakan korban jiwa terbesar. Tercatat sudah lebih dari 373,858 kematian. Angka ini melesat dari yang awalnya 70 ribu kematian di awal April 2020 dan 4700 kematian di pertengahan Maret 2020.

Angka ini jauh di atas pandemi flu babi, ebola, MERS, dan SARS. Epidemi SARS sendiri diketahui menghilang secara misterius. Beberapa ahli menduga karena virusnya menghilang dengan datangnya musim panas, karantina wilayah yang tepat, serta kedisiplinan warga dalam menjaga diri.

Walau berasal dari keluarga yang sama, Covid-19 sendiri memiliki perbedaan dengan SARS dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Ditambah lagi SARS telah berakhir dengan penyebaran yang “hanya” 26 negara saja sementara Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia.

Auckland, New Zealand.
Foto: Dan Freeman/Unplash

New Zealand

Bagaimana New Zealand memerangi Covid-19? Mari kita lihat dari sisi geografisnya. Pertama New Zealand adalah sebuah negara kecil dengan penduduk hampir 5 juta orang. Ini bahkan di bawah jumlah penduduk DKI Jakarta yang mencapai 11 juta orang.

Tentunya bila membuat sebuah keputusan radikal, akan lebih mudah dijalankan. Jacinda memang menetapkan target yang ambisius. Ketika baru 100 orang terinfeksi Covid-19, New Zealand memutuskan untuk melakukan lockdown. Salah satu yang paling ketat di dunia. Orang masih bisa berolahraga di lingkungannya tapi berenang di pantai adalah hal terlarang.

Perbatasan ditutup kecuali untuk penduduk dan warga negara New Zealand yang ketika datang harus menjalankan karantina mandiri selama 14 hari. Hanya bidang usaha esensial yang diperbolehkan buka. Jumlah rata-rata tes yang dilakukan adalah 2.190 per 100.000 orang.

Ini lebih besar dibanding Korea Selatan yaitu 1.140/100.000 orang dan Amerika 1.420/100.000 orang. Hal lain yang patut dicontoh adalah kemampuan pemerintah New Zealand dalam mendapatkan kepercayaan dari warganya.

Berdasarkan survei, tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah mencapai 88%. Uniknya bila dibandingkan dengan Amerika, warganya pun sama-sama puas dengan kinerja pemerintahnya.

Kepercayaan warga terhadap walikota dan gubernur di negara bagian masing-masing mencapai angka di atas 60%. Angka kepuasan baru terpecah menjadi dua ketika menyangkut presiden. Demokrat hanya di angka 18% sementara Republik mencapai 83%.

Perdana Menteri New Zealand, Jacinda Ardern.
 Foto: Hagen Hopkins/Getty Images

New Zealand juga belum berencana untuk membuka perbatasan setidaknya dalam waktu 12-18 bulan ke depan. Walaupun perekonomian New Zealand banyak ditopang oleh pariwisata namun pemerintahnya sangat berhati-hati.

Ada kemungkinan New Zealand akan membuka diri dari tetangga terdekatnya, Australia karena kedunya sama-sama mampu menangani pandemi. Jacinda lalu mengeluarkan keputusan agar hari kerja di New Zealand berjalan selama 4 hari saja sehingga 3 hari sisanya digunakan untuk warga berwisata di dalam negeri demi kemajuan ekonomi.

Bukan berarti kebijakan Jacinda tidak ditentang sama sekali. Dua warga diketahui menuntut Jacinda ke pengadilan karena merasa kebebasannya dilanggar. Argumennya, ia merasa ditahan oleh negara. Gugatan tersebut kalah.

Beberapa ahli menganggap keberhasilan Jacinda tak hanya soal regulasi saja. Ia juga memiliki komunikasi politik yang bagus. Bicara dengan logis, mudah dimengerti, konsisten, apa adanya, tanpa bersikap melebih-lebihkan atau diimbuhi false hope.

Korea Selatan

Sikap Korsel yang bertindak cekatan adalah dampak dari trauma karena mereka sempat mengalami kekacauan saat dilanda MERS. Korsel saat itu menjadi negara kedua dengan jumlah kasus terbanyak setelah Saudi Arabia.

Karena itu Korsel berusaha menciptakan sistem yang lebih baik agar pandemi selanjutnya tidak memakan lebih banyak korban jiwa. Salah satu inovasinya adalah tes Covid-19 dengan cara drive thru. Korsel juga menyadari bahwa sistem kesehatan negara bisa kolaps bila ada terlalu banyak pasien.

Seoul, South Korea.
Foto: Bundo Kim on Unsplash

Pemerintah Korsel mendorong agar warga yang mengalami gejala ringan untuk melakukan isolasi diri di rumah. Hasil tes juga keluar dengan cepat. Bila di Indonesia estimasi hasil tes keluar paling cepat dalam 3 hari maka Korsel memangkasnya hingga 6 jam saja.

Salah satu alat tes yang diciptakan oleh Korsel berhasil mengidentifikasi keberadaan virus dalam waktu 10 menit saja. Tingkat keberhasilan 85% dan masih dalam proses pengembangan. Selain itu Korsel bekerja keras dalam melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang berkontak dengan kasus positif.

Mulai dari mengecek CCTV, pelacakan lokasi lewat GPS ponsel, penggunaan kartu kredit, dan lain-lain. Gerak cepat pemerintah Korsel berhasil merebut hati rakyat.

Selain itu komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat berjalan baik. Berdasarkan survei 64% penduduk Korea lebih memilih prioritas pemerintah terhadap kesehatan publik dibanding ekonomi.

Presiden Korea Selatan.
Foto: AP

Pemilu yang dilakukan secara langsung ternyata juga tidak menyebabkan penyebaran Covid-19 yang meluas. Kita bisa melihat sendiri bahwa masyarakat memang patuh dalam menerapkan physical distancing.

Beberapa ahli menyebutkan kesuksesan Korsel turut menguntungkan Presiden Moon Jae-in. Namun bukan berarti Korsel bersikap santai. Ketika pembatasan telah dilonggarkan, Korsel kembali mencatat lonjakan kasus Covid-19.

Setelah melonggarkan pembatasan (bukan karantina wilayah) Korsel kembali mengetatkan aturan pada 28 Mei kemarin. Beberapa tempat umum kembali ditutup. Pemerintah juga meminta agar para pengusaha bersikap fleksibel terhadap karyawannya dengan tidak mewajibkan masuk kantor.

Korsel bahkan telah menyiapkan diri untuk pandemi yang akan terjadi di masa depan. Contohnya dengan menyiapkan infrastruktur penunjang, mendukung kemajuan penelitian di bidang sains, serta penelitian terhadap vaksin untuk penyakit menular hingga 10 tahun ke depan.

Vietnam

Vietnam menyadari bahwa ia bukan negara yang kaya. Karena itu Vietnam sangat berhati-hati terhadap wabah apapun di negara lain. Negara ini pernah mengalami pukulan akibat SARS dan flu burung sehingga mereka belajar dengan baik.

Ketika mendengar kabar bahwa ada penyakit paru-paru yang merenggut nyawa 1 orang di China, Vietnam langsung bersiaga. Vietnam menutup perbatasannya. Ketika kasus pertama ditemukan di Vietnam, sekolah langsung diliburkan hingga Mei.

Karantina ketat diberlakukan di daerah di mana kasus positif ditemukan. Selain itu orang yang dites dan bergejala ringan tetap diisolasi. Memang fasilitas isolasinya jauh di bawah Indonesia. Bila kita bandingan dengan Wisma Atlet di mana tiap penderita mendapatkan kamar yang cukup nyaman, hal ini tidak berlaku di Vietnam.

Orang-orang yang diisolasi hanya tidur dengan matras tanpa bantal dan kasur dan diberi kipas angin. Vietnam bahkan telah melalui gelombang kedua pandemi Covid-19 hanya dalam waktu sebulan saja dan belum ada korban jiwa yang tercatat.

Orang-orang yang menjalani karantina mendapatkan makanan dari pemerintah. Setiap kasus positif baru tercatat, orang-orang yang berkontak dengannya dilacak. Hasil pelacakan tersebut diumumkan di berbagai platform media sosial. Pemerintah juga rajin mengirimkan SMS kepada seluruh warga untuk memberi informasi kesehatan.

Jalanan kosong saat lockkdown di Nha Trang, Vietnam.
Foto: Quoc Huy Duong/PIxabay

Selain itu tes juga diberikan secara gratis. Di ibukota Hanoi saja, pemerintah Vietnam membuat 30 kios di tempat-tempat umum agar masyarakat dapat melakukan tes dengan mudah. Alat tes ini juga buatan dalam negeri.

Walaupun merupakan negara Komunis, Vietnam memberlakukan transparansi data kepada warganya. Di mana-mana kita dapat melihat poster maupun media informasi lainnya yang dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai bahaya Covid-19 dan cara memeranginya.

India

Mengapa India sebagai salah satu negara yang menetapkan lockdown dalam waktu lama justru gagal menangani laju penyebaran virus?

Ternyata masalahnya adalah pemerintah India hanya fokus pada lockdown tanpa meningkatkan kapasitas tes. Tercatat ada 2.198 tes per 1 juta orang, salah satu jumlah yang terendah di dunia.

Jaipur, India.
Foto: Annie Spratt/Unsplash

Pemerintah India sendiri menganggap lockdown sangat diperlukan untuk menghindari angka kematian terlalu tinggi. Namun tanpa dukungan ekonomi terhadap kalangan tak mampu, lockdown menjadi masalah.

Selain itu masyarakat yang miskin telah kehilangan pekerjaan dan kesulitan mengakses makanan. Jutaan penduduk India hidup tanpa skill yang dibutuhkan sehingga berakhir hanya menjadi ART. Dua pertiganya adalah perempuan dan diupah sangat rendah.

Ketika lockdown pertama kali diberlakukan, para pekerja informal ini terpaksa pulang kampung karena kehilangan pekerjaan. Mereka naik kereta, mobil, bahkan berjalan kaki. Hal ini turut menyumbang penyebaran virus.

Ditambah kapasitas tes yang rendah membuat ada banyak kasus yang tak diketahui. Diduga ada banyak orang berusia muda yang terjangkit tapi memiliki gejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Mereka menularkannya pada orang yang lebih tua dan menyebabkan kematian.

Inspektur polisi Rajesh Babu mengenakan helm coronavirus di Chennai.
Foto: AFP/Arun SANKAR

Saat ini tenaga kesehatan di India menghadapi kekhawatiran bahwa kapasitas rumah sakit takkan mencukupi jumlah seluruh pasien. India hanya memiliki 61 ranjang rumah sakit untuk tiap 100.000 penduduk.

Hanya tersedia 48.000 ventilator untuk 1,3 milyar penduduk. Belanja negara untuk bidang medis tiap tahunnya pun sangat rendah. Selain itu terdapat kritikan terhadap pemerintah untuk tidak menelan mentah-mentah strategi yang berhasil di negara lain.

Sebab tiap negara bisa saja memiliki kondisi berbeda. Para ahli mengeluhkan data yang kurang memadai untuk mengambil keputusan. Pemerintah India juga dianggap menyia-nyiakan waktu yang ada sebagai kesempatan memperkuat diri dari sisi medis. Apalagi kini India telah melonggarkan lockdown-nya.

Brazil.
Foto: Sergio Souza/Unsplash

Brazil

Kapasitas rumah sakit di São Paulo sudah terisi 90% dan akan segera kolaps. Namun nampaknya pemerintah Brazil belum cukup menganggap serius kondisi pandemi Covid-19 ini. Awalnya, Presiden Bolsonaro menantang WHO yang menganjurkan kita untuk melakukan physical distancing.

Ia justru berfoto dengan para pendukungnya tanpa menjaga jarak. Ia juga menyatakan kalau Covid-19 ini hanya flu kecil saja. Jumlah tes yang rendah membuat para ahli menduga orang yang terjangkit jauh lebih banyak.

Saat ini Brazil berada di urutan kedua dengan jumlah kasus di atas 430 ribu. Kasus kematian juga terbanyak kedua setelah Amerika. Sikap pemerintahnya yang menganggap sepele pandemi ini juga dilakukan oleh warganya.

Walau sekolah diliburkan dan banyak perusahaan memberlakukan WFH, warga justru berlibur ke pantai. Orang-orang juga banyak yang tidak memakai masker.

Bolsonaro juga menolak lockdown karena dapat mengahancurkan perekonomian. Menurutnya orang-orang tidak perlu takut dengan virus corona.

Menteri Kesehatan Brazil mengundurkan diri setelah memangku jabatan tersebut kurang dari sebulan. Ini ia lakukan setelah menyatakan ketidaksetujuan dengan keputusan Bolsonaro untuk membuka kembali gym dan salon walau kondisi Brazil masih buruk. Pendahulunya juga telah dipecat karena tidak setuju dengan Bolsonaro.

Kuburan Massal di Brazil.
Foto: freshnewsasia.com

Sebenarnya ini bukan pertama kali Brazil dalam kondisi buruk akibat sebuah wabah. Brazil sendiri telah mengalami wabah Zika di tahun 2015. Kondisi Brazil yang buruk selama pandemi kali ini juga dialami negara-negara Amerika Latin lainnya dan terutama para penduduk asli di Hutan Amazon.

Banyak dari negara-negara tersebut terlalu miskin untuk mengupayakan sistem kesehatan yang lebih baik. Selain kekurangan peralatan APD standar, kapasitas rumah sakit beserta alat tes juga rendah

Bagaimana dengan negara lain?

Kasus terbanyak masih ditempati oleh Amerika. Kita juga akan melihat Inggris di urutan kelima dengan kasus terbanyak dan jumlahnya terus merangkak naik. Kepemimpinan Donald Trump maupun Boris dipertanyakan.

Bedanya Trump sendiri memiliki pendukung fanatik yang setuju dengan pendapatnya bahwa Covid-19 bukan masalah besar. Sementara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sedang berada di bawah kritikan publik karena kinerja kepala penasehatnya yang nyeleneh.

Sang penasehat adalah Dominic Cummings yang melanggar lockdown. Ia dan istrinya yang menunjukkan gejala Covid-19 justru berkendara ratusan kilometer ke kota lain bersama sang anak. Alasannya, ia memiliki hak melakukan apapun yang ia pikir terbaik.

Inilah yang membuat kritik pedas terus mengalir pada pemerintah dan dukungan untuk memecat Cummings. Berdasarkan survei, 73% penduduk Inggris menganggap pemerintah harus mengutamakan kesehatan publik dibanding ekonomi.

Protect yourself

Kita juga bisa melihat bagaimana Spanyol dan Italia kewalahan dalam menangani Covid-19 walau kini mulai terkendali. Selain karena ada banyak penduduknya yang berusia lanjut, budaya masyarakatnya adalah bersosialisasi. Kasus-kasus positif juga banyak ditemukan di pemukiman padat penduduk.

Masalah ini juga dihadapi oleh negara-negara lain. Kaum menengah ke bawah menjadi yang paling rentan karena isolasi mandiri menjadi sulit dilakukan bila tak ada kamar terpisah. Ditambah biaya tes yang mahal dan kehilangan pekerjaan membuat banyak orang dalam posisi sulit.

Dari sini kita bisa belajar bagaimana negara-negara yang sukses memiliki komunikasi politik yang baik. Pemerintah sejak awal tegas dan bicara secara jujur.

Data juga transparan sehingga masyarakat memahami seberapa serius kondisinya. Masyarakat mendapatkan tes yang gratis bahkan bantuan makanan ketika melakukan karantina. Pandemi ini mungkin belum akan berakhir tapi kita harus melakukan segala hal yang kita bisa.

Sumber: cultura.id

Editor: tom.