HETANEWS.COM

Penyaluran Bansos Di Kabupaten Simalungun Diprotes Warga

Penyaluran sembako di Kelurahan Parapat. [fofo:Facebook].

Simalungun, hetanews.com - Penyaluran Bansos di wilayah Kabupaten Simalungun menuai protes dari warga. Protes paling keras datang dari warga yang bermukim di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.

Munculnya protes warga dimulai saat penyaluran Bansos Jaring Pengaman Sosial [JPS] Tahap I dari Pemkab Simalungun di Kelurahan Parapat sekitarnya, diawali pada Minggu 17 Mei 2020.  

Informasi dihimpun, Bansos berbentuk Sembako dari APBD Simalungun itu disalurkan sebanyak 1600 paket untuk warga terdampak ekonomi akibat Pandemi Covid 19.

Bersamaan dengan pembagian sembako, penyaluran BLT [Bantuan Langsung Tunai] dari Kemensos RI senilai Rp 600 ribu, juga dilakukan melalui Kantor Pos Kecamatan dan Kantor Lurah.

Tiga hari kemudian, tepatnya Rabu 20 Mei 2020 ratusan warga berunjuk rasa menuntut transparansi data penerima Bansos dan penerima yang tidak tepat sasaran. Unjukrasa ditengah pandemi Covid 19 berlangsung di halaman kantor Camat.

Orator aksi, Rico Nainggolan, mendesak Pemkab Simalungun agar melakukan transparansi birokarasi dalam sistem dalam penyaluran bantuan terdampak Covid 19.

”Terjadi ketimpangan di masyarakat, tentang siapa yang harus menerima bantuan dan bagaimana transparansi data penerima bantuan membuat masyarakat bingung,” ungkap Rico Nainggolan saat orasi.

Masih mempertanyakan penyaluran 2 jenis Bansos itu, pada Jumat 29 Mei 2020 Bansos JPS dari Pemprovsu tiba di Parapat. Informasi dihimpun JPS berbentuk Sembako itu akan dibagi  ke 1900 warga.

Lagi, penyaluran Sembako itu mendapat protes dari warga. Warga menyayangkan pendataan yang tidak transparan hingga kuat dugaan penerima Bansos tidak tepat sasaran.

Seorang warga Parapat, Herianto Sinaga, membeberkan polemik sembako dalam postingan Facebook-nya, dilihat Minggu (31/5/2020).
Ia mengatakan ada kesalahan terhadap data warga yang belum di update hingga 10 tahun terakhir. Sementara jumlah penduduk kian bertambah.

Dijelaskannya, daftar penerima Bantuan Paket sembako dan BST tidak pernah diumumkan di Kantor Kelurahan.

'Data Jumlah Bantuan (berupa sembako dan BST) yang sudah disalurkan kemasyarakat tidak pernah diumumkan di Kantor Kelurahan (Kurang Transparan Sumbernya). Ditemukan Data Penerima PKH  yang Bodong (Fiktif), (penerima PKH terdaftar tetapi tidak menerima bantuan)," tulis Herianto.

 

Penulis: gee. Editor: edo.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!