HETANEWS.COM

Pemprov Aceh Susun Aturan New Normal, akan Sanksi PNS yang Nongkrong di Warkop

Suasana saat sejumlah personel Satpol PP/WH bersama dengan TNI – Polri melakukan sosialisasi penutupan sementara warung kopi di Banda Aceh, Minggu (22/3/2020) malam. Foto: ANTARA/Irwansyah Putra

Hetanews.com - Pemerintah Provinsi Aceh menyusun panduan memasuki fase new normal khususnya di lingkungan perkantoran pemerintahan. Poin yang masuk mulai dari penyesuaian sistem kerja hingga larangan ASN dan Tenaga Kontrak hingga pelarangan nongkrong di warung kopi.

PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah telah mengeluarkan surat tentang perpanjangan penyesuaian sistem kerja pegawai, sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 fase new normal di lingkungan kantor pemerintahan.

Dalam surat Gubernur Aceh nomor 800/7669 yang dikeluarkan pada Kamis (28/5/2020), jadwal kerja bagi para Pejabat Fungsional, PNS Pelaksana (staf) dan tenaga kontrak dibagi menjadi dua waktu, yaitu piket pagi dan siang.

Sementara pejabat Pimpinan Tinggi Madya (eselon I.b ), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), Pejabat Administrator (eselon III), dan Pejabat Pengawas (eselon IV), tetap melaksanakan tugas di kantor setiap hari kerja .

“PNS Pelaksana (staf ) dan Tenaga Kontrak yang berusia di atas 50 tahun, atau dalam kondisi hamil atau menyusui , tetap bekerja di kantor sesuai dengan kebijakan pimpinan SKPA,” sebut Nova dalam suratnya.

Selanjutnya bagi PNS dan Tenaga Kontrak yang memiliki anggota keluarga dalam status pemantauan, pengawasan, atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19 maka harus bekerja dari rumah .

“PNS dan Tenaga Kontrak yang punya riwayat perjalanan luar negeri dan daerah terjangkit COVID-19, menjalani karantina mandiri selama 14 hari,” kata Nova.

Tak hanya itu, PNS dan tenaga kontrak juga dilarang berada di warung kopi dan kafe, baik pada hari kerja maupun libur dan menghindari tempat keramaian.

“Terhadap pelanggaran ini akan dikenakan sanksi, PNS pemotongan TPK 100 persen, Tenaga Kontrak pemutusan hubungan kerja langsung pada bulan berjalan,” tegas Nova.

Pengawasan terhadap pelanggaran tersebut akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Selanjutnya mereka akan melaporkan ke Sekretaris Daerah Aceh melalui Kepala Badan Kepegawaian Aceh dengan tembusan Kepala SKPA terkait.

Penyesuaian sistem kerja tersebut terhitung sejak 2 Juni 2020, hingga adanya penetapan berakhirnya Bencana Non-alam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Juru bicara pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani, mengatakan Surat Edaran serupa juga telah dikirimkan ke seluruh bupati/wali kota se-Aceh, termasuk Kakanwil Kementerian tentang larangan ASN dan Tenaga Kontrak berada di warung kopi, cafe, atau tempat keramaian selama 24 jam.

“Untuk menuju fase new normal aparatur negara dulu yang harus ditertibkan oleh pemerintah, setelah itu baru ke sektor lainnya,” kata Saifullah saat dikonfirmasi, Sabtu (30/5/2020).

Meski demikian, Saifullah mengaku, hingga saat ini pemerintah belum menerapkan new normal lantaran pemerintah pusat juga masih sedang mengkaji soal mekanisme dan penerapannya.

“New normal di Aceh belum difinalkan, meski begitu protokol kesehatan diperketat. Jika nanti diberlakukan masyarakat sudah terbiasa dengan perilaku baru,” pungkasnya.

Sumber: kumparan.com

Editor: tom.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!