HETANEWS

OTT Kepala Bagian UNJ, KPK Dinilai Mempermalukan Diri Sendiri

Jakarta, hetanews.com - KPK merilis soal Operasi Tangkap Tangan terhadap seorang pejabat di lingkungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Namun, alih-alih mendapat apresiasi, KPK dinilai justru mendapat sorotan. KPK dinilai mempermalukan dirinya sendiri.

Dalam OTT pada hari Rabu (20/5) itu, Dwi Achmad Noor yang merupakan Kabag Kepegawaian UNJ jadi pihak yang ditangkap. KPK mengaku bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam OTT itu.

Saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 (setara Rp 17.514.000) dan Rp 27,5 juta. Diduga, uang itu merupakan hasil urunan THR yang diminta Rektor UNJ, Komarudin.

Terkait OTT itu, kelas KPK dinilai mulai menurun dengan menangani level kampus. Bukti dalam OTT pun dinilai receh yakni sekitar Rp 44 juta.

Bahkan belakangan, KPK mengaku tak menemukan unsur penyelenggara negara dalam OTT itu. Sehingga perkara dilimpahkan ke polisi.

"OTT KPK ini sungguh mempertontonkan tidak profesional, mengarah tolol dan dungu serta mempermalukan KPK sendiri," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, kepada wartawan, Jumat (22/5).

Ia pun mempertanyakan pernyataan KPK mengenai penyelenggara negara. Sebab, dugaan awal KPK, uang itu diduga hasil mengumpulkan dari sejumlah dekan dan pihak lain di kampus UNJ atas permintaan Komarudin. Menurut KPK pun, uang akan diberikan ke sejumlah pihak di Kemendikbud.

"Alasan pelimpahan kepada polisi bahwa tidak ada penyelenggara negara juga sangat janggal. Karena apa pun, rektor jabatan tinggi di Kementerian Pendidikan, mestinya KPK tetap lanjut tangani sendiri dan tidak serahkan kepada Polisi," ucap Boyamin.

"Rektor adalah Penyelenggara Negara karena ada kewajiban laporkan hartanya ke LHKPN. Kalau KPK menyatakan tidak ada penyelenggara negara maka berarti telah ada teori baru made in KPK new normal akibat corona," sambungnya.

Boyamin berpendapat, OTT tersebut tidak menggambarkan semangat KPK beberapa tahun sebelumnya. Menurutnya, KPK saat ini, dinilai terlalu cepat menyerah dalam sebuah penanganan perkara yang ujungnya kemudian pelimpahan perkara.

"Setiap info biasanya oleh KPK dibahas dan dalami sampai berdarah-darah dan sangat detail. Mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat sampai dengan keputusan untuk OTT (baik menyangkut siapa Penyelenggara Negara, apa modusnya sampai dengan apakah suap atau gratifikasi). Sehingga ketika sudah OTT maka tidak ada istilah tidak ditemukan Penyelenggara Negaranya," jelasnya.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

Ia pun menilai OTT itu hanya pembenaran agar publik menilai penindakan yang dilakukan KPK tetap bekerja.

"Penindakan OTT ini hanya sekadar mencari sensasi, sekadar untuk dianggap sudah bekerja," ujar Boyamin.

"Kami akan segera membuat pengaduan kepada Dewan Pengawas KPK atas amburadulnya OTT ini," sambungnya.

Secara terpisah, KPK sudah memberi penjelasan mengenai alasan pelimpahan kasus ini. Sebab, tidak ditemukan unsur penyelenggara negara sehingga tak masuk dalam ranah KPK.

Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pelimpahan dilakukan karena polisi bisa mengusut kasus tersebut meski tak ada unsur penyelenggara negara.

"Kalau bukan PN, polisi maupun kejaksaan bisa (mengusut)," ungkap dia.

Sumber: kumparan.com 

Editor: suci.